Setya Novanto Raib, Istana Tak Intervensi Pengusutan KPK

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Juru Bicara Presiden Johan Budi menyampaikan keterangan pers terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. Johan Budi yang juga mantan Pimpinan KPK tersebut mulai bertugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi usai dilantik Presiden Joko Widodo Selasa (12/1). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, menyatakan Presiden Jokowi tidak akan mengintervensi urusan hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK telah menerbitkan surat penangkapan terhadap Setya pada Rabu, 15 November 2017.

    Johan mengatakan KPK merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi dan tidak mau diintervensi. "Presiden sudah menyampaikan bahwa ikuti saja aturan sesuai dengan perundang-undangan," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 16 November 2017.

    Baca juga: Siapa Tamu yang Jemput Setya Novanto Sebelum KPK Datang?

    Setelah KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Ketua Umum Partai Golkar itu terus melakukan upaya perlawanan. Bahkan, melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi, Setya berencana meminta perlindungan Presiden Jokowi.

    Setya Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka. Fredrich berdalih sebagai anggota DPR, Setya Novanto mempunyai hak imunitas. Karenanya, pemanggilan Setya harus ada izin dari Presiden.  

    Baca juga: Pengacara Akui Ada Tamu Misterius Sebelum Setya Novanto Raib

    Johan mengatakan Presiden Jokowi mempersilakan KPK untuk mengusut perkara Setya hingga tuntas. "KPK yang melakukan pengusutan, tanya ke KPK apa yang akan dilakukan," ujar Johan.

    Ditanya apakah perkara Setya Novanto ini bisa berdampak ke hubungan eksekutif dan legislatif, Johan mengatakan hal itu ditanyakan ke DPR saja. "Itu kan wilayah legislatif bukan eksekutif. DPR yang tepat menjawab, bukan Presiden Joko Widodo," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.