TEMPO, Bandung- Penyerahan surat rekomendasi Partai Golkar kepada Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 ditentang oleh kader Golkar di daerah. Penyerahan surat yang dilaksanakan di Jakarta tersebut dianggap seperti tidak menghargai kader Golkar di Jawa Barat.
Koordinator Pengurus Kecamatan DPD Golkar Jawa Barat Yayan Heryana Boyan mengatakan, atas tindakan DPP Golkar yang menyerahkan surat rekomendasi tersebut di Jakarta semakin membuat kader kecewa. "Kemarin, Sekjen DPP Golkar menyebutkan surat rekomendasi akan diberikan di DPD, faktanya sekarang pindah di Jakarta. Kenapa? Apakah mereka takut dengan kami? Kami tidak akan melakukan gerakan apa-apa," ujar Yayan kepada wartawan di Bandung, Kamis, 9 November 2017.
Baca: Ridwan Kamil: Bukan Tidak Mungkin Saya Berlabuh di Golkar
Untuk merespon penyerahan rekomendasi oleh DPP kepada Ridwan Kamil itu, ratusan perwakilan kader Golkar se-Jawa Barat berkumpul di Kota Bandung. Mereka pun mengundang perwakilan kader Partai Hanura Jabar.
Yayan mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan perwakilan kader di setiap wilayah di Jabar. Tujuannya untuk mensosialisasikan langkah DPD Golkar merespon rekomendasi DPP tersebut.
Baca: Setya Novanto Serahkan Dukungan ke Ridwan Kamil
Salah satu yang dibahas adalah penyusunan draft gugatan ke Mahkamah Partai. Ia menduga rekomendasi DPP kepada Ridwan Kamil telah melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai. "Bagi kami itu sudah menyalahi koridor partai yang telah ditugaskan kepada kami," kata Yayan.
Kendati demikian, kader Golkar di Jawa Barat akan terus menyosialisasikan Dedi Mulyadi sebagai calon Gubernur dari Golkar. Ia mengatakan, DPD Golkar tidak akan terpengaruh pada keputusan DPP. "Kita melakukan apa yang menurut kita benar. Karena, pada Rapimda kemarin, semua sepakat mendukung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur," kata Yayan.
Ridwan Kamil telah resmi mendapat surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Golkar untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat di Pilgub Jabar 2018. Penyerahan surat rekomendasi tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto di Kantor DPP Golkar.
