5.453 personel TNI Polri Amankan Acara Pernikahan Kahiyang Ayu

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kahiyang Ayu Adat batak (Instagram.com)

    Kahiyang Ayu Adat batak (Instagram.com)

    TEMPO.CO, Solo - Sebanyak 5.453 personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian akan mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan acara pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dengan Bobby Afif Nasution pada Rabu, 8 November 2017 pekan depan. Sejumlah tamu VIP maupun VVIP akan hadir dalam acara tersebut.

    Panglima Kodam (Pangdam) Diponegoro Mayor Jenderal Tatang Sulaiman menjelaskan bahwa pengamanan di ring satu akan dilaksanakan oleh Pasukan Pengamanan Presiden. "Sedangkan pengamanan di ring dua dan tiga dilakukan oleh Kodam Diponegoro bersama Polda Jawa Tengah," katanya dalam gelar pasukan di kompleks Stadion Manahan Solo, Jumat 3 November 2017.

    Baca juga: Jokowi Undang Sejumlah Pelawak ke Pesta Pernikahan Kahiyang ...

    Tatang menjelaskan pengamanan acara pernikahan Kahiyang sudah dimulai empat hari sebelum hari-H hingga sehari setelah acara yakni Kamis, 9 November 2017. Tim pengamanan akan berkoordinasi dengan unsur lain, seperti Dinas Perhubungan, Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Daerah Air Minum serta beberapa instansi lain.

    Ribuan personel yang diterjunkan itu akan dibagi menjadi 13 sub satuan tugas (satgas) .Setiap sub satgas akan menjaga satu titik. Sehingga, totoal jumlah lokasi yang menjadi titik pengawasan berada di 13 tempat.

    Baca juga: 50 Becak Disiapkan Antar Tamu di Pernikahan Kahiyang Ayu

    Tempat-tempat strategis yang menjadi titik pengamanan itu diantaranya adalah bandara, stasiun kereta api, kediaman presiden, lokasi acara pernikahan, hotel hingga rute-rute yang dilalui oleh para tamu penting, termasuk presiden dan wakil presiden.

    Tatang berharap agar pengamanan yang dilakukan itu tidak akan mengurangi kenyamanan para tamu yang hadir dalam acara pernikahan Kahiyang Ayu tersebut. "Tamu yang datang nyaman, tapi juga tidak melupakan faktor keamanan," katanya.

    AHMAD RAFIQ

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.