INFO NASIONAL - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan revitalisasi ratusan hektare tambak rakyat yang dimotori Bank Mandiri bersama beberapa kementerian terkait, Rabu, 1 November 2017. Peresmian ditandai dengan diberikannya sertifikat Izin Pemanfaatan Hutan seluas 80 hektare kepada 38 kepala keluarga petani di wilayah Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan yang sama Presiden juga menyerahkan izin pengelolaan lahan seluas 2.100 hektare untuk 1.030 kepala keluarga petani di wilayah Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat.
“Izin pemanfaatan hutan ini tolong dipegang betul, jangka waktunya 35 tahun. Kalau betul-betul dimanfaatkan, produktif, mensejahterakan, nanti diberi perpanjangan 35 tahun lagi,” katanya kepada petani penerima sertifikat. Mengingat tujuan dikeluarkannya sertifikat tersebut untuk mensejahterakan rakyat, Presiden menegaskan sertifikat tersebut khusus bagi petani tambak. “Ini hanya untuk rakyat,” ujarnya.
Baca Juga:
Presiden mengatakan meskipun baru sebagian izin lahan yang diproses, tapi secara bertahap semua akan diproses, sehingga semua lahan yang tersedia bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan lahan ini diharapkan bisa menjadi model bisnis yang akan diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Tentunya dengan didampingi pihak-pihak seperti bank, dalam hal ini Bank Mandiri dan lembaga terkait. Sehingga petani mendapatkan kemudahan dan bantuan, mulai pengadaan bibit, penanaman, hingga penjualan.
Pendampingan dari pihak bank salah satunya dengan melalui kredit usaha rakyat (KUR), sehingga petani dapat maksimal memanfaatkan lahan yang ada. Untuk itu, Presiden Jokowi menjanjikan menurunkan bunga KUR agar tidak membebani petani dan akan terus diupayakan turun setiap tahunnya.
“Inilah makanya harapan pemerintah agar lahan itu setelah diberikan, segera dimanfaatkan agar produktif. Makanya didampingi Bank Mandiri dan Perindo” ucapnya.
Baca Juga:
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan skema revitalisasi lahan dan redistribusi aset kepada petambak lokal secara terintegrasi ini, dapat dilakukan di wilayah lain dengan kondisi yang relatif sama. “Lewat program ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat sehingga pembangunan ekonomi dapat lebih merata,” tuturnya. (*)
