Jokowi: Saya Sebagai Presiden Tak Pernah Keluarkan Izin Reklamasi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Jokowi Resmikan Program Perhutanan Sosial di Muara Gembong Bekasi. ISTMAN

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi Teluk Jakarta baik saat menjadi Gubernur DKI Jakarta maupun sebagai Presiden RI.

"Saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi," kata Presiden Jokowi di sela peninjauan ke tambak udang di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 1 November 2017.

Dalam kesempatan itu Jokowi memberikan klarifikasi tentang Pergub DKI Jakarta Nomor 146 yang menyangkut soal reklamasi.

Baca juga: Luhut: Tak Ada Alasan Menghentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Ia menyebutkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi.

"Kalau yang itu, Pergub itu kan Pergub yang merupakan acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa, bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu," kata Presiden Jokowi.

Terkait reklamasi, sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan menyelesaikan proses reklamasi Teluk Jakarta untuk pulau buatan yang telanjur sedang dibangun, yakni Pulau C dan D, dari 14 pulau yang termasuk dalam proyek.

"Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.

Menurut Wapres, keputusan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada telah dibicarakan pemerintah pusat dan DKI Jakarta atas dasar pertimbangan efisiensi.

"Yang kita bicarakan sebenarnya yang eksisting, yang sudah ada, kan tidak mungkin dibongkar, kan lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya," kata dia.

Baca juga: Stop Reklamasi Teluk Jakarta, Pengamat: PR Besar Anies-Sandi

Wapres juga mengaku telah mendengar penjelasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keputusan tersebut.

"Ya, menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan pembangunan Pulau  reklamasi C dan D dan mengatur penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta.

"Tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang, bagaimana bongkar ulangnya? kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai kan ada yang memelihara," kata dia.






Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

5 jam lalu

Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

Sesuai adat Jawa, Kaesang Pangarep wajib melalui satu tradisi yakni memberikan barang sebagai simbol ke kakak-kakak Erina Gudono karena belum menikah.


Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

5 jam lalu

Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku selama ini tak pernah mempermasalahkan apakah pemerintah mengambil kebijakan impor beras atau tidak.


Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

6 jam lalu

Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

"Presiden Joe Biden berkomitmen membantu meningkatkan transportasi rendah emisi di Indonesia," kata Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia.


Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

8 jam lalu

Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

Sejarah pembangunan Pura Mangkunegaran, lokasi pernikahan Kaesang-Erina, erat kaitannya dengan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran.


Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

9 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari permintaan Jokowi ke seluruh jajarannya agar benar-benar menghitung stok dan kebutuhan beras.


Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

10 jam lalu

Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

Jokowi meminta ke seluruh jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras nasional tercukupi, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan.


Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

10 jam lalu

Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti komitmen pendanaan JETP dan proyek infrastruktur infrastruktur hasil KTT G20.


Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

11 jam lalu

Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Sedikitnya ada tiga pejabat negara yang akan hadir dan terlibat langsung dalam akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.


Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

11 jam lalu

Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

Kaesang Pangarep juga mengajak para pelaku UMKM binaannya untuk ikut menampilkan produk andalannya saat acara Ngunduh Mantu.


Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

12 jam lalu

Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

Jokowi meminta para menteri melakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan