KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan warga pesisir pantai Jakarta melakukan aksi demo di depan gedung Balaikota DKI Jakarta, 17 Oktober 2017. Dalam aksinya warga menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan proyek reklamasi Jakarta. TEMPO/Subekti.

    Ratusan warga pesisir pantai Jakarta melakukan aksi demo di depan gedung Balaikota DKI Jakarta, 17 Oktober 2017. Dalam aksinya warga menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan proyek reklamasi Jakarta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kemungkinan ada keuntungan yang diperoleh korporasi dari proyek reklamasi Teluk Jakarta berasal dari tindak pidana. KPK tengah membuka penyelidikan tentang perkara korupsi korporasi berkaitan dengan reklamasi.

    "Memang kita mau belajar pidana korporasinya tapi saya tidak bisa mengatakan menuju ke sana (keuntungan korporasi dari tindak pidana) cuma lagi mempelajari saja teman-teman sedang mendalaminya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017.

    Baca: KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

    Pada Jumat pekan lalu, KPK telah meminta keterangan dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Ia dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam perkara pemberian hadiah atau janji dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Tahun 2016.

    Menurut Saut, pihaknya mulai mendalami dengan melihat dari besaran kerugian negara yang terjadi. "Nah ini mau dihitung nelayan rugi berapa, hitungannya tidak gampang, cara menghitungnya itu para ahli yang tahu berapa kerugiannya," ujarnya.

    Baca: KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

    Saut meyakini bahwa bila memang ada tindak pidana, korupsi korporasi tetap dapat terbongkar meski pengurus korporasi itu sudah meninggal. "Kalau pidana korporasi memang itu kalau pelakunya sudah meninggal pun korporasinya masih bisa karena intinya kan pidana korporasi, kalau pelakunya sudah meninggal tidak ada masalah," kata dia.

    Penyelidikan korupsi korporasi itu diakui oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif sebagai pengembangan dari kasus suap mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja kepada mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait dengan pembahasan raperda tentang reklamasi. "Iya, (pengembangan sebelumnya)," kata Laode. Keduanya telah divonis bersalah dalam kasus tersebut.

    Dalam pemeriksaan itu, Saefulah mengaku ditanya mengenai reklamasi di Pulau G. Pengembang reklamasi di Pulau G adalah PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan Agung Podomoro Land. Penyelidik mencari tahu bagaimana proses kajian lingkungan hidup strategis terkait dengan Pulau G, pembangunan di Pulau G memang sempat dihentikan sementara (moratorium) tapi moratorium itu saat ini sudah dicabut.

    Menurut Laode, tidak tertutup kemungkinan untuk permintaan keterangan dari pejabat sebelumnya dalam kasus korupsi reklamasi ini, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Kalau penyidik atau penyelidik kami menganggap penting pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan dimintai keterangan," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.