KSAD: Prajurit Aktif Tak Boleh Ikut Pilkada

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) dan KASAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) berbincang dengan Wakil KASAU Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 3 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) dan KASAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) berbincang dengan Wakil KASAU Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 3 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono menekankan prajurit TNI AD aktif tidak boleh terlibat politik praktis, termasuk pada pemilihan kepala daerah 2018. 

    Anggota TNI AD baru boleh ikut pencalonan kepala daerah kalau sudah mengundurkan diri, keluar terlebih dulu dari dinas aktif TNI AD merupakan syarat mutlak, kata dia, di Bengkulu, Kamis, 26 Oktober 2017. 

    Aturan tentang ini berlaku untuk personel semua matra TNI, yaitu TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. "Kalau ada maka akan saya tegur, ada aturannya (larangan semua matra TNI terlibat politik)," kata Mulyono. 

    Pernyataan ini menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan salah seorang prajurit TNI AD di Bengkulu, yang berniat maju pada pemilihan Wali Kota Bengkulu 2018.

    Bahkan sejumlah media massa lokal telah memberitakan bahwa prajurit ini serius maju dan segera akan melakukan deklarasi sebagai calon peserta pilkada. 

    Mulyono ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk menutup Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-100 tahun 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.