Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nusron Wahid: Berani Pecat Saya, Berarti Golkar Bela Koruptor

Reporter

image-gnews
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) telah mengeluarkan surat yang bertujuan meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk menonaktifkan Nusron Wahid. Hal itu tertuang dalam surat bernomor PB 303/PP/AMPG/IX/2017 bertanggal 23 Oktober 2017 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum AMPG Fahd El Fouz.

Ketika ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Nusron mengaku telah mengetahui ihwal surat permintaan AMPG tersebut. Ia mengatakan mengetahuinya sehari setelah terbitnya surat itu, pada Selasa, 24 Oktober 2017. "Selasa pagi saya tahu, dapet pesan WA (WhatsApp)," kata Nusron kepada Tempo pada Kamis, 26 Oktober 2017.

Dalam surat tersebut tertulis permintaan AMPG untuk menonaktifkan Nusron Wahid sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar. Sebagai pengganti Nusron, AMPG meminta Setya Novanto untuk mengangkat Bambang Soesatyo yang saat ini tengah menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: Golkar Terpuruk di Survei, GMPG Salahkan Setya Novanto

Dalam surat tersebut, permintaan penonaktifan didasarkan pada pernyataan Nusron di media yang sering dianggap berlawanan dengan apa yang menjadi keputusan DPP Partai Golkar. Misalnya, ia kerap mengkritik hasil revitalisasi kepengurusan partai, khususnya terkait dengan pemecatan Yorrys Raweyai. Tak sampai di situ, AMPG juga mempermasalahkan pernyataan Nusron yang sering menyudutkan Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum AMPG, Fahd El Fouz.

Menanggapi surat tersebut, Nusron sendiri mengatakan dia memandang permintaan penonaktifan itu sebagai hal biasa. Apalagi, kata Nusron, dia dulu juga pernah dipecat oleh partai berlambang pohon beringin ini pada 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya kalau dipecat malah sujud syukur. Saya ini siapa, dulu juga pernah dipecat, jadi udah biasa," ucap Nusron.

Baca juga: Pengacara Benarkan Fahd Teken Surat Minta Nusron Wahid Dipecat

Nusron sendiri justru mempertanyakan soal surat tersebut. Ia mengatakan bagaimana mungkin seorang terpidana korupsi masih bisa menjadi Ketua DPP Partai Golkar. "Kalau Golkar berani pecat saya berarti partai ini bela koruptor, karena yang menyuruh kan koruptor," kata Nusron Wahid.

Fahd sendiri kini berstatus terpidana kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama pada 2011-2012. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pun telah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Fahd.

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika dikonfirmasi mengatakan tidak tahu-menahu perihal surat tersebut. Ia juga menjawab tidak tahu terkait dengan keberadaan surat tersebut. "Saya tidak tahu," jawab Ace singkat ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 26 Oktober.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jusuf Hamka Diusulkan Maju Pilgub Jakarta 2024: PDIP Bilang Cek Ombak, PKS Sebut Bakal Seru

7 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Diusulkan Maju Pilgub Jakarta 2024: PDIP Bilang Cek Ombak, PKS Sebut Bakal Seru

Jusuf Hamka atau Babah Alun disiapkan oleh Partai Golkar maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024 sebagai cawagub mendampingi Kaesang.


Babah Alun, Bos Jalan Tol yang Dicalonkan Golkar Mendampingi Kaesang dalam Pilkada Jakarta

9 hari lalu

Pendiri Masjid Babah Alun Desari, Muhammad Jusuf Hamka, disaksikan Camat Cilandak, Mundari, mengikuti prosedur protokol kesehatan saat memasuki Masjid Babah Alun, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty
Babah Alun, Bos Jalan Tol yang Dicalonkan Golkar Mendampingi Kaesang dalam Pilkada Jakarta

Jusuf Hamka atau Babah Alun disodorkan oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ketua PSI Kaesang Pangarep di Pilgub Jakarta


Bima Arya di Antara Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024

15 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) berswafoto dengan warga saat meninjau pembangunan jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 Juli 2023. Kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat di Kota Bogor tersebut dilakukan untuk meninjau pembangunan yang menggunakan anggaran berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Bima Arya di Antara Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024

Nama mantan Wali Kota Bogor Bima Arya digadang-gadang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil atau Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar.


Eks Ketua PSSI Nurdin Halid Terpilih Jadi Ketua Umum PP Pelti Periode 2024-2028 secara Aklamasi

27 hari lalu

Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan Nurdin Halid tiba di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, untuk salat Idul Adha, Ahad, 11 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Eks Ketua PSSI Nurdin Halid Terpilih Jadi Ketua Umum PP Pelti Periode 2024-2028 secara Aklamasi

Nurdin Halid menggantikan posisi Ketua Umum PP Pelti periode 2022-2027 sebelumnya, Edward Omar Sharif Hiariej yang mengundurkan diri.


Alasan Pengamat Sarankan Partai Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

33 hari lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) berfoto bersama warga saat menghadiri Upacara Penurunan Bendera HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2023. HUT ke-78 RI mengusung tema Terus Melaju Untuk Indonesia Maju. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alasan Pengamat Sarankan Partai Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Pengamat politik Ujang Komarudin menyarankan agar Golkar mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jabar. Apa alasannya?


Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

42 hari lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

Tidak hanya 18 persen kursi di DPR RI, lanjutnya, Golkar juga memimpin perolehan kursi di tingkat DPRD Provinsi.


Penjelasan Kuasa Hukum soal Hilangnya Saksi Golkar di Sengketa Pileg

53 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Penjelasan Kuasa Hukum soal Hilangnya Saksi Golkar di Sengketa Pileg

Kuasa hukum Partai Golkar, Michael Dolf Lailossa, menjelaskan kronologi hilangnya saksi Adin, yang seharusnya bersaksi di sidang sengketa pileg


Airlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim

17 Mei 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri) didampingi Penjabat Gubernur Jawa Timur yang baru dilantik Adhy Karyono (kiri), pejabat lama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak (kanan) berfoto bersama usai pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Timur di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat 16 Februari 2024. Adhi Karyono yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Provinsi Jatim itu secara resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jatim menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024 lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Airlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil gubernur mendampingi dia.


Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

28 April 2024

Wapres terpilih yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara pembagian sepatu gratis untuk anak-anak sekolah tak mampu di SMKN 8 Solo, Jawa Tengah, Jumat, 26 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.


PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

24 April 2024

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mempertanyakan alasan PDIP menggugat ke PTUN Jakarta. Tak berdampak pada legitimasi hasil pilpres.