Densus Antikorupsi Ditunda, Ini Masukan Ketua KPK ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 17 Juli 2017. KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 17 Juli 2017. KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menyoroti sulitnya koordinasi antarlembaga pemberantasan korupsi bila Densus Antikorupsi Polri benar-benar terbentuk.

    "Masukannya (KPK) pasti terkait dengan koordinasi. Koordinasi itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi susah untuk dijalankan. Kami memberi contoh, banyak lembaga yang kalau begitu banyak lembaga maka koordinasinya masih sulit, jadi itu kami sampaikan," kata Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017. 

    Agus menghadiri rapat internal membahas rencana pembentukan Densus Antikorupsi bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Wiranto , Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Menpan RB Asman Abnur dan pejabat lainnya.

    Baca juga: Pemerintah Belum Menyetujui Pembentukan Densus Antikorupsi

    Tidak menyampaikan secara gamblang hasil rapat itu, Agus mengaku masih mempelajari pembentukan Densus Antikorupsi. "Ya masih akan dipelajari, tadi keputusannya begitu. tapi yang lebih kompeten memberikan pernyataan Pak Kapolri," ujar Agus.

    Agus kemudian menyatakan Presiden Joko Widodo tetap mendukung KPK. "Presiden berkali-kali menyampaikan peran KPK perlu diperkuat, beliau juga menyampaikan seperti itu, jadi perannya harus diperkuat," kata Agus.

    Baca juga: Densus Antikorupsi Ditunda, Saut: Anggaran Bisa Dialihkan ke KPK

    Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto telah menyatakan pemerintah belum akan memasukkan anggaran Densus Tipikor pada RAPBN 2018. "Pembentukan densus antikorupsi untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," kata Wiranto.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajukan anggaran pembentukan Densus Antikorupsi mencapai Rp 2,64 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibanding anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yang untuk tahun ini KPK disokong dana sebesar Rp 734,2 miliar dari APBN. 

    Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.