Menko Wiranto Ingin Bawaslu Tuntaskan Indeks Kerawanan Pilkada

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mendesak Badan Pengawas Pemilu untuk segera menyelesaikan peta indeks kerawanan pemilihan kepala daerah.

    "Saya minta Bawaslu segera menyelesaikan penelitian tentang indeks kerawanan pemilu, di daerah mana saja yang rawan. Sehingga masih ada waktu menetralisir kerawanan-kerawanan itu," kata Wiranto usai memberikan pengarahan dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta, Senin 23 Oktober 2017.

    BACA:Pilkada 2018, Pemerintah Targetkan 78 Persen Partisipasi Pemilih

    Indeks kerawanan pilkada tersebut perlu diselesaikan segera sehingga lembaga penyelenggara pemilu, baik di pusat maupun daerah, dapat mempersiapkan upaya pencegahan dengan maksimal.

    "Dengan itu, kita bisa secara dini melakukan pencegahan hal-hal negatif saat pilkada digelar. Maka, indeks kerawanan pilkada diperlukan supaya kita tidak kecolongan," tambahnya.

    Koordinasi antar-lembaga penyelenggara pemilu diperlukan untuk menetralisir potensi kerawanan pelaksanaan pilkada.

    Selain itu, menurut Wiranto, keterbukaan antar-pemangku kepentingan dalam pilkada juga penting untuk mewujudkan pelaksanaan pilkada yang sukses.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.