TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif lembaga survei Media Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan hasil survei lembaganya terhadap konstituen partai pendukung pemerintahan Jokowi bisa digunakan sebagai sistem pengingat dini. "Ini semacam peringatan dini bagi inkumben dan elitenya, jangan terlalu cepat puas dan terbuai," kata Rico kepada Tempo, pada Rabu, 18 Oktober 2017.
Menurut dia, mesin-mesin politik partai tidak bekerja untuk bisa mendorong dan meningkatkan elektabilitas Jokowi.
Baca: Survei Median: Loyalitas Pendukung Partai ...
“Suara partai pendukung pemerintah Jokowi tidak solid.” Survei Median menggunakan dua pertanyaan untuk mencari tahu bagaimana persepsi konstituen partai pendukung pemerintah terhadap Jokowi. “Bagaimana arah bangsa saat ini di tangan Jokowi dan apakah Jokowi dinilai mampu menjawab persoalan bangsa ini.”
Hasilnya, pada pertanyaan pertama hanya ada dua partai yang konstituennya dianggap loyalis Jokowi, yakni adalah PDIP dan juga NasDem. Sedangkan partai pendukung pemerintah yang konstituennya masih dianggap lemah untuk mendukung Jokowi adalah PKB, PAN, Hanura, Golkar dan PPP. 75 persen konstituen PDIP menjawab arah bangsa di masa Jokowi sudah benar, di urutan kedua diduduki oleh Nasdem dengan 66,3 persen.
Baca juga: Tiga Survei Berbeda, Elektabilitas Jokowi di ...
Rico mengatakan survei ini juga bisa dibaca sebagai pengingat dini bagi partai bahwa ada ketidaksinkronan antara pilihan elit partai dengan para pemilihnya. Artinya, pilihan elit tidak selalu mendapat dukungan dari para konstituennya.
Beberapa lembaga survei juga telah merilis hasil penelitiannya terkait kinerja dan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Di antaranya Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Hasilnya, ada sekitar 60 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Jokowi terutama dalam bidang infrastruktur pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan. Namun, hasil survei juga mencatat bahwa meski banyak masyarakat puas dengan kinerja Jokowi tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya yang rata-rata hanya sekitar 40-50 persen.
