TEMPO.CO, Yogyakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan soal bahaya penyebaran radikalisme dan terorisme melalui dunia maya di Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal Abdul Rahman Kadir, menjelaskan rekrutmen dan penyebaran radikalisme yang dulu dilakukan secara tertutup, yaitu melalui kekeluargaan, pertemanan, ketokohan, dan lembaga keagamaan. Tetapi, saat ini sudah mulai terbuka yaitu menggunakan internet.
Baca: BNPT : Pendanaan Terorisme Terkait ISIS Meningkat Sejak 2014
"Orang yang jadi sasaran kelompok ini sepertinya hanya bermain game saja, tapi tanpa sadar sebenarnya sasaran sudah diajak berkomunikasi," kata Abdul Rahman dalam acara Seminar dan Sarasehan Nasional "Cybersecurity Awarnes Dalam Rangka Menguatkan Ketahanan Nasional" di AAU Yogyakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Selain itu, dia melanjutkan, jaringan teroris juga menggunakan social messenger, seperti WhatsApp, BlackBerry Messenger (BBM), LINE, dan telegram untuk membagikan informasi, propaganda, dan rekrutmen.
Menurut dia, kelompok teroris menggunakan dunia maya karena data di Indonesia banyak orang memanfaatkannya. Berdasarkan data Asosiasi Penggunaan Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta atau 51,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Alasan lain, ia menambahkan, dunia maya lebih mudah untuk diakses, tidak terkontrol, audiens luas, anonim, kecepatan informasi, media yang interaktif.
"Untuk antisipasi penyebarannya, beberapa situs sudah kami minta ditutup. Masyarakat harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan harus bisa memilah," kata dia.
Baca juga: BNPT Sebut Modus Baru Teroris Itu Antara Lain...
Sekretaris Utama BNPT Mayor Jenderal R Gautama Wiranegara menambahkan, semakin canggih teknologi informasi, rekrutmen teroris cukup melalui sosial media. "Itulah yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan dan BNPT," ujarnya. Namun, ia menegaskan di kalangan militer tidak ada yang ikut dalam gerakan radikalisme-terorisme. "Untuk saat ini tidak ada prajurit TNI, sejak dilahirkan tidak mudah terpengaruh itu," kata dia.
Memang beberapa waktu lalu ada alumnus STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) yang ikut dalam paham radikal. Namun, dia menambahkan, kini sudah kembali ke rel yang benar dan mengungkapkan testimoni yang juga bermanfaat bagi penanggulangan terorisme.
Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Marsekal Madya Warsono mengatakan dunia internet digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti politik, ekonomi.
"Kalau kita (militer) sudah ada rambu-rambu, tidak dibenarkan untuk itu (ikut paham radikal) harus kita berantas," ujarnya.
Ia mengatakan, mungkin saja anggota TNI yang tertarik terhadap paham radikalisme. Namun, dia memastikan anggota TNI tersebut akan ditindak. Awalnya akan diajak ke rel yang benar, tetapi akan diproses hukum jika tidak bisa diarahkan.
"Itu mungkin saja ada, tapi itu bukan bidang saya. Kalau seandainya ada, kita ajak kembali ke rel yang benar. Kalau tidak bisa, maka diproses hukum," kata dia.
