Jadwal TKB SLTA/DIII CPNS Kemenkumham Diumumkan 27 Oktober

Reporter:
Editor:

Anisa Luciana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur (kedua kiri) mencoba alat ukur tinggi badan saat meninjau tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM di Denpasar, 11 September 2017. Inspeksi tersebut untuk memastikan seleksi CPNS itu berjalan dengan baik tanpa adanya praktik percaloan dan kecurangan. ANTARA FOTO

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur (kedua kiri) mencoba alat ukur tinggi badan saat meninjau tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM di Denpasar, 11 September 2017. Inspeksi tersebut untuk memastikan seleksi CPNS itu berjalan dengan baik tanpa adanya praktik percaloan dan kecurangan. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017 akan mengumumkan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang atau Tes Kompetensi Bidang (SKB/TKB) bagi para pelamar yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar atau Tes Kompetensi Dasar (SKD/TKD) untuk kualifikasi pendidikan SLTA dan Diploma III pada 27 Oktober mendatang.

    Sebagaimana diumumkan di laman http://cpns.kemenkumham.go.id/, tes pada tahapan kompetensi bidang terdiri dari Kesamaptaan dan Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) di masing-masing lokasi ujian.

    Baca: Seleksi CPNS Kemenkumham Hari Ini, Cek Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar

    Pemerintah membuka lowongan untuk mengisi 18.925 formasi CPNS di Kemenkumham dan Mahkamah Agung, dengan rincian 17.241 formasi ada di Kemenkumham dan 1.684 formasi di Mahkamah Agung.

    Total pelamar CPNS di kedua instansi ini mencapai 1.146.853 orang dengan sebaran 1.116.138 pelamar di Kemenkumham dan 30.715 pelamar di Mahkamah Agung.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.