TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menyebut pelayanan kesehatan termasuk sektor yang paling banyak mendapat pengaduan dari masyarakat. Namun Komisioner Ombudsman Dadan Suparjo mengatakan banyaknya pengaduan atau laporan belum tentu mengindikasi pelayanan kesehatan sebuah instansi buruk.
"Bisa jadi itu indikasi pelayanan instansi tersebut sampai, sehingga ada yang berharap dapat pelayanan lebih," kata Komisioner Ombusdman Dadan Suparjo di gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Oktober 2017.
Baca juga: Polisi Tunggu Kesiapan Orang Tua Bayi Debora untuk Diperiksa
Pelayanan sektor kesehatan kembali mendapat sorotan publik setelah kasus meninggalnya bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Meski audit medis menyatakan RS Mitra Keluarga sudah melakukan penanganan medis sesuai dengan prosedur, pemerintah tetap memberinya sanksi bagi manajemen rumah sakit.
Hari ini, Ombudsman melakukan pertemuan tertutup dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pertemuan dilakukan sekitar tiga jam di gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, untuk menindaklanjuti koordinasi penyelidikan terhadap kasus ini, terutama oleh pihak Polda Metro Jaya.
Baca juga: Kasus Bayi Debora, Deteksi Gangguan Kesehatan pada Bayi...
Selain pelayanan kesehatan, kata Dadan, sektor yang banyak mendapat pengaduan publik adalah pertanahan, kepolisian, penegak hukum lain, dan pemerintah daerah. "Banyaknya aduan tersebut, bisa juga karena layanan kelima sektor tersebut sudah sampai ke daerah-daerah," ujarnya.
Dadan mengatakan hal yang lebih terpenting adalah instansi terkait bisa memperbaiki setiap aduan masyarakat. "Bisa diperbaiki 90-100 persen itu baik, daripada tidak ada aduan, artinya tidak sampai pelayanannya ke masyarakat," kata Dadan.
Baca juga: Kematian Debora, Dinkes DKI Dilema Beri Sanksi RS Mitra Keluarga
Berdasarkan keterangan dari pihak terkait, Dadan memastikan progres penyelidikan terhadap kasus bayi Debora masih berlanjut. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Sutarmo, yang ikut menghadiri pertemuan, menyebutkan pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap anggota staf rumah sakit yang diduga melakukan penagihan biaya administrasi.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Oscar Primadi mengaku belum mendapatkan laporan dari Ombudsman terkait dengan hal tersebut. "Nanti kalau ada kami update," ujarnya.
Baca juga: Nasib RS Mitra Keluarga, Kasus Bayi Debora dan Soal BPJS
Oscar menilai banyaknya pengaduan masyarakat ke Ombudsman ihwal sektor pelayanan kesehatan sebagai hal yang positif dalam pembangunan kualitas kesehatan. "Kami tidak berhenti melakukan perbaikan di sana-sini," katanya.
