Jadi Elit Golkar, Begini Catatan Karir Eko Wiratmoko

Eko Wiratmoko. wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengumumkan struktur baru hasil revitalisasi Dewan Pengurus Pusat pada rapat pleno yang digelar hari ini. Salah satu nama baru yang masuk dalam kepengurusan baru adalah Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Eko Wiratmoko yang menggantikan Yorrys Raweyai.

Eko mengisi posisi sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Ia menyatakan kesiapannya untuk bertugas di jabatan baru itu meski belum lama bergabung dengan Golkar. "Ya kepercayaan harus saya laksanakan," ujarnya di kantor DPP Partai Golkar, Rabu, 11 Oktober 2017.

Baca: Gantikan Yorrys di Golkar, Ini Langkah Pertama Eko Wiratmoko

Sebelum terjun ke dunia politik pada 2016 lalu, Eko tergolong prajurit TNI yang sukses. Sejumlah jabatan penting di militer pernah diduduki olehnya. Di antaranya adalah Panglima Kodam XVI/Pattimura dan Panglima Kodam V/Brawijaya.

Eko lulus Akademi Militer pada 1982. Dia mengawali karir sebagai Komandan Pleton Koppasandha (sekarang Kopassus). Di Kopassus, Eko juga sempat bertugas menjadi Wakil Komandan Grup-4 dan Wakil Komandan Grup-3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus.

Baca: Eks Tentara Masuk Golkar, Begini Penjelasan DPP

Eko juga pernah menjadi komandan di beberapa kesatuan, yaitu di Komando Resort Militer 011/Lilawangsa, Detasemen Markas TNI Angkatan Darat, dan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpusintelad). Selanjutnya, Eko menjadi Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat (Aspam Kasad).

Di akhir karir militernya, Eko menjabat sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan saat kementerian itu dipimpin Luhut Binsar Panjaitan. Menurut catatan Tempo, saat menjabat sebagai Sesmenko Polhukam, Eko pernah memimpin Crisis Center untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera di Filipina medio 2016 lalu.






Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

2 jam lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

3 jam lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

3 jam lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

7 jam lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

2 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

5 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

6 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

6 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

8 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

12 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.