Perbakin Diminta Transparan dalam Pengadaan Senjata

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi senjata api. ANTARA FOTO

    Ilustrasi senjata api. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) didesak lebih transparan dalam pengadaan senjata api serta amunisinya. Keterbukaan itu dinilai penting agar tidak kembali muncul kegaduhan ihwal impor senjata api dan amunisi, seperti yang terjadi di tubuh Kepolisian RI. "Perbakin harus menunjukkan izin pengadaan dan tidak melompati prosedur," ujar Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto, ketika dihubungi Senin, 9 Oktober 2017.

    Menurut Ardi, izin yang harus dikantongi Perbakin adalah surat persetujuan dari Kepala Polri serta dari Kementerian Pertahanan. Selain harus mengikuti prosedur, Ardi melanjutkan, Perbakin harus bertanggung jawab atas beredarnya senjata api dan amunisi yang dibeli. Hal itu bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan. "Perbakin harus memberi tahu berapa senjata serta amunisi yang dipegang oleh anggotanya," ujarnya. "Ini yang harus diawasi."

    Baca: Perbakin Impor 500 Peluru, Begini Prosedurnya

    Perbakin tiba-tiba menjadi sorotan publik pada Jumat, 6 Oktober 2017. Ketika itu, satu kontainer berisi 500 ribu butir peluru kaliber 9 milimeter asal Korea Selatan tiba di Dermaga TPK Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Temuan itu menambah gaduh kondisi publik karena sebelumnya sempat terjadi sejumlah polemik berkaitan dengan pengadaan senjata.

    Sekretaris Jenderal Perbakin, Agung Prabowo, menampik tudingan Ardi. Menurut dia, Perbakin selalu mematuhi aturan pengadaan senjata api. Salah satu regulasi yang mengatur pengadaan tersebut adalah Peraturan Kapolri Nomor 13/X/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik untuk Kepentingan Olahraga. "Syaratnya sudah jelas," ucapnya.

    Dalam aturan itu dinyatakan bahwa setiap importir wajib mendapat izin dari kepolisian dan rekomendasi Perbakin jika hendak mengadakan senjata serta amunisi untuk olahraga. Setelah izin keluar, Agung melanjutkan, importir bisa memasok barang yang dipesan dan pesanan tersebut akan diperiksa begitu tiba. "Izin yang diberikan pun terbatas, yakni enam bulan," katanya.

    Baca juga: Perbakin Anggap Akurasi Peluru Produksi Pindad Tak Bagus

    Ketua Bidang Hukum dan Disiplin Perbakin, Bambang Soesatyo, mengatakan Perbakin sudah memesan ratusan ribu amunisi itu sejak tahun lalu. Adapun izin impor dari Kapolri dikantongi pada 17 Juli lalu dan surat rekomendasi impor dari Kepala Badan Intelijen Strategis terbit pada 8 Agustus lalu. "Ini karena kebutuhan amunisi untuk olahraga," ujarnya.

    Selain itu, Bambang menjelaskan, seluruh peluru yang dipesan akan digunakan untuk kebutuhan latihan para anggota dan atlet tembak Perbakin. Khusus 500 ribu peluru, ucap dia, akan dipakai untuk menunjang kejuaraan menembak Bascot VI Shooting and Expo di Markas Korps Brigade Mobil Polri, Depok, serta lomba tembak di Filipina. Kedua lomba tersebut berlangsung pada bulan ini. "Nanti akan dibagi ke yang memesan," katanya.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Rikwanto, mengatakan tidak ada yang salah dalam pengadaan ratusan ribu amunisi itu. “Sudah sesuai prosedur,” ujarnya.

    ANDITA RAHMA | ARKHELAUS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.