BNPT Luncurkan Dokumen Pendanaan Jaringan ISIS di Indonesia

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius (dua dari kiri) dalam peluncuran buku putih pemetaan pendanaan terorisme domestik yang terafiliasi dengan ISIS di Jakarta, 27 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius (dua dari kiri) dalam peluncuran buku putih pemetaan pendanaan terorisme domestik yang terafiliasi dengan ISIS di Jakarta, 27 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan buku putih tentang pendanaan jaringan terorisme di dalam negeri yang terafiliasi dengan ISIS. Buku ini bakal dijadikan sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah untuk menanggulangi aksi teror di Indonesia.    

    Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan dana yang berhasil dikumpulkan pada kelompok teror di Indonesia banyak digunakan untuk membeli senjata dan alat peledak. “Dan juga untuk membangun jaringan,” kata Suhardi  saat peluncuran buku di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 27 September 2017.

    Baca juga: BNPT Sebut Ada Rektor yang Terindikasi ISIS

    Suhardi mengatakan buku putih ini memang secara khusus memetakan pendanaan jaringan teroris yang terafiliasi dengan  kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin yang hadir dalam peluncuran buku mengatakan buku tersebut berguna untuk memahami  konflik yang terjadi Suriah dan Irak dan dampaknya secara global.

    Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan buku ini merupakan usaha untuk melihat perkembangan jaringan  teroris di dalam negeri dan kaitannya dengan kelompok teroris global ISIS. PPATK sendiri turut terlibat dalam penyusunan buku soal pendanaan teroris ini.

    Baca juga: Ratusan Remaja Tertarik Gabung ISIS, Mengapa?

    Kiagus menjelaskan dalam penyusunan buku ini lembaga dan instansi terkait agak kesusahan. PPATK, kata dia, harus bekerja keras untuk bisa mengungkap pendanaan terorisme. "Sampai saat ini PPATK tetap melakukan pemantauan transaksi ke luar negeri, baik kecil maupun besar," katanya.

    Selain PPATK, turut hadir pada peluncuran buku ini perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88/Anti Teror Polri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sosial. Menurut Suhardi, terorisme adalah kejahatan serius dan harus dapat dicegah. "Semoga kita dapat putus rantai itu supaya tidak ada pendanaan teror," ucap Suhardi Alius.

    SYAFIUL HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.