Alasan Empat Fraksi Tolak Lanjutkan Kerja Pansus Hak Angket KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, 11 Juli 2017. Mantan anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-

    Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, 11 Juli 2017. Mantan anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-

    TEMPO.CO, Jakarta - Empat fraksi di parlemen menolak meneruskan kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-6 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.

    Empat fraksi itu ialah Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Gerindra. Anggota Fraksi PKS Martri Agoeng menjelaskan sejak awal sikap partainya sudah jelas, yaitu menolak keberadaan Pansus KPK. "Kami tidak bertanggung jawab hasil Pansus dan menolak perpanjangan," kata Martri.

    Baca:
    DPR Terima Laporan Pansus Hak Angket Tanpa Rekomendasi ...
    Masyarakat Sipil Minta Pansus Hak Angket KPK Dibubarkan

    Politikus Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan Fraksi Gerindra akan menolak rekomendasi apapun yang bisa melemahkan kinerja KPK. Ia meminta kepada Pansus untuk memikirkan ulang bila ingin memperpanjang masa kerjanya.

    Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan kerja Pansus KPK tidak perlu diteruskan. Menurut dia, laporan yang disampaikan Pansus KPK sudah bagus dan tinggal dibuat rekomendasi. "Temuannya cukup lalu sampaikan rekomendasi," kata Yandri.

    Baca juga:
    Institusi Non Militer Pengguna Senjata Harus Seizin Polri
    Bertemu Rektor, Jokowi Minta Kampus Antisipasi Perubahan

    Sedangkan Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Erma Suryani menilai tidak tepat bila kerja Pansus diperpanjang. Demokrat, ucapnya, tidak akan mendukung bila kerja Pansus KPK diperpanjang.

    Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ke-6, anggota parlemen sepakat menerima laporan kerja Pansus Hak Angket terhadap KPK. Pimpinan sidang Fahri Hamzah mengatakan sidang paripurna tidak untuk membahas perpanjangan masa kerja Pansus, tetapi mendengarkan laporan saja. "Tidak ada perpanjangan. Ini laporan yang sudah dikerjakan dan belum,” ujar Fahri.


    ADITYA BUDIMAN

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.