TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menilai partai politik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat gagal memperjuangkan kepentingan para korban pelanggaran HAM."Partai politik gagal menjadi tempat menyalurkan permohonan dan pertolongan bagi para korban kekerasan dan pelanggar HAM," ujar Koordinator Kontras Usman Hamid, disela-sela perayaan ulang tahun Kontras ke-9, Kamis (22/3).Sebagai bentuk kekecewaan terhadap para elit politik, partai politik pada ulang tahun itu beberapa keluarga korban kekerasan Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi,dan lainnya menggulung delapan bendera parpol yang dinilai anti HAM dan tidak berpihak pada korban. Kedelapan bendera yang digulung itu adalah bendera Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, Partai Bulan Bintang, Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan dan PDK.Menurut Usman hingga beberapa tahun reformasi dan pemerintahan hasil pemilu 2004, Kontras dan para korban kekerasan merasa belum mendapatkan keadilan yang diinginkan. Para korban merasa sangat kecewa dengan keputusan politik para elit di DPR soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM."Kami belum melihat tanda-tanda keadilan ditegakkan untuk memperbaiki kondisi penegakan HAM di Indonesia. Yang ada hanya pemerintahan yang reaksioner, hukum yang kian lemah dan politisi yang beretika murahan," ujar Usman.Pengurus Kontras Asmara Nababan menyatakan keprihatinannya atas nasib para keluarga korban kekerasan dan pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan. Menurutnya hingga saat ini pemulihan hak-hak para korban masih juga belum terpenuhi. Dia mengharapkan, dalam beberapa waktu mendatang pemerintah semakin menyadari dan memulihkan hak-hak para korban dan keluarga korban.Dalam kesempatan tersebut selain belasan para keluarga korban, hadir anggota Komnas HAM Zoemrotin, Rohaniwan Romo Sandyawan, mantan anggota Komnas HAM Asmara Nababan dan para aktivis dari beberapa lembaga non pemerintah. dian yuliastuti