TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tidak ada kampanye hitam pada pemilihan umum atau pemilu 2018-2019. Menurut dia, pemilu tanpa kampanye hitam merupakan kunci demokrasi yang sehat.

"Mudah-mudahan tahun depan 171 daerah sudah tidak ada lagi masalah-masalah kampanye hitam," katanya di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis, 14 September 2017.

Baca juga: Pemerintah Tak Alokasikan Dana Buat Biaya Saksi Parpol di Pemilu

Tjahjo menjelaskan, selain bersih dari kampanye hitam, kunci demokrasi sehat adalah tidak adanya politik uang. Selain itu, aparatur sipil negara harus netral dalam pemilu. "Itu saja intinya. Kuncinya di tiga hal ini," ujarnya.

Menurut Tjahjo, perlu ada ketegasan dari penyelenggara pemilu mengenai kampanye hitam. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, kata Tjahjo, juga harus melihat serta menyelidiki ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon yang maju ke pemilihan kepala daerah. "Kampanye berisi kebencian yang SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) harus ditindak tegas," ucapnya.

Tjahjo menilai pemilu dari 2015 sampai 2016 berjalan aman. Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, menurut dia, prosesnya dinamis, tapi pada hari pemilihan berlangsung lancar.

"Walaupun tingkat partisipasi menurun, tapi aman, hari H-nya aman. Yang terjadi sebelumnya inilah yang saya kira jangan sampai nanti berimbas ke depan," katanya.

Simak pula: Bawaslu Waspadai Politik Identitas

Ia pun mengimbau kepada para pasangan calon yang maju pada pemilu mendatang agar berkampanye sesuai aturan serta menghindari kampanye hitam. "Silakan pasangan calon berkampanye adu program, adu konsep untuk kemaslahatan daerah dan masyarakat, jangan kampanye hitam," tuturnya.

SYAFIUL HADI