TEMPO.CO, Jakarta - Indeks demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IDI pada 2016 adalah 70,09 turun 2,73 poin dibandingkan dengan indeks pada 2015, yakni 72,82.
"Tingkat demokrasi Indonesia secara umum masih dalam kategori sedang," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam jumpa pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis, 14 September 2017.
Baca juga: Pengamat: Vonis Ahok Menunjukkan Demokrasi Indonesia Mundur
Kecuk mengatakan IDI adalah ukuran secara statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi Indonesia. Indeks ini dihitung dari tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hal-hak politik, juga lembaga demokrasi. Ketiga aspek itu terdiri atas 11 variabel dan 28 indikator.
Variabel dari aspek kebebasan sipil adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. Variabel hal-hak politik meliputi hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.
Baca juga: Selain Ujaran Kebencian, Pelintiran Kebencian Juga Berbahaya
Sedangkan, untuk variabel lembaga politik, meliputi pemilu yang bebas dan adil, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen.
Dari variabel-variabel tersebut, didapat nilai indeks tiap-tiap aspek. Hasilnya, aspek kebebasan sipil adalah 76,45, aspek hak-hak sipil 70,11, serta aspek lembaga demokrasi 62,05. "Ketiga aspek IDI mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada aspek lembaga demokrasi," katanya.
Baca juga: Megawati Kecam Kelompok Radikal yang Ingin Menguasai Negara
Kecuk menerangkan indeks aspek kebebasan sipil pada 2016 menurun 3,85 poin dibanding pada 2015, indeks aspek hak-hak politik menurun 0,52 poin, juga indeks aspek lembaga demokrasi turun 4,82 poin.
IDI merupakan perhitungan indeks yang dilakukan BPS sejak 2009. Penelitian indeks demokrasi Indonesia ini melibatkan BPS, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta beberapa tim ahli dari perguruan tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
AMIRULLAH SUHADA
Berita terkait
Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?
2 hari lalu
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina
Baca Selengkapnya17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara
2 hari lalu
BPS mencatat hanya 169 wisatawan mancanegara yang menggunakan 17 Bandara yang kini turun status menjadi Bandara domestik.
Baca SelengkapnyaBPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik
3 hari lalu
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin
3 hari lalu
Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?
Baca SelengkapnyaMassa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan
3 hari lalu
Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus
Baca SelengkapnyaDosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh
5 hari lalu
Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.
Baca SelengkapnyaMengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi
6 hari lalu
Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.
Baca SelengkapnyaKoalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi
9 hari lalu
Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.
Baca SelengkapnyaNeraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?
12 hari lalu
Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka
12 hari lalu
Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.
Baca Selengkapnya