PDIP Gunakan Prinsip Gotong Royong di Pilkada 2018

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 10 September 2017 22:24 WIB

Sekjen PDIP Hasto: Kami Memenuhi Target Pilkada. TEMPO/Ryan Maulana

TEMPO.CO, Malang - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, untuk menekan korupsi dalam setiap pemilihan kepala daerah akan menggunakan azas gotong royong. Biaya pencalonan akan dipikul bersama sehingga tak membebani calon kepala daerah.

"Pilkada dengan sistem gotong royong. Agar pasangan calon tak terjebak investor politik, yang sering mengendalikan jika terpilih," katanya di Malang, Ahad 10 September 2017. Termasuk dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur mendatang. Pasangan calon tak harus mengeluarkan biaya besar, tetapi akan didukung bersama.

"Patungan, iuran bersama-sama," ujarnya. Kini, PDIP tengah melakukan penjaringan untuk menentukan pasangan calon yang akan diusung pada Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang. Penatapan calon, katanya, sejalan dengan apa yang disuarakan rakyat.


Baca juga: Menjelang Pemilu 2019, Megawati Perintahkan Kader PDIP Bergerak

DPP PDIP juga tengah mencegah pengambilalihan aset partai untuk nama pribadi. Sehingga semua aset didata dan dicatat atas nama organisasi partai politik. Termasuk tanah, dicatatkan sertifikat atas nama partai. "BPN kaget, baru PDIP yang melakukan," katanya.

Kelak, katanya, semua aset digunakan untuk kepentingan rakyat. Tak boleh dijualbelikan. Semua akan ditetapkan dalam kongres. Aset akan digunakan untuk kepentikan politik rakyat, sekolah politik dan memperkuat struktur organisasi partai.

"Akan segera diumumkan aset partai. Sebagai bentuk transparansi," katanya. Persoalan korupsi, katanya, merupakan persoalan semua pihak. Termasuk partai harus melakukan upaya untuk mencegah korupsi di internal partai.


Baca juga: PDIP Sebut Pernyataan Henry Bekukan KPK Bukan Sikap Partai

Dalam pidato saat meresmikan kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar kader PDIP tak melakukan korupsi. Dia mengingatkan nilai-nilai gotong royong yang tertuang dalam Pancasila harus diterapkan.

Menurut Mega, gotong rotong merupakan intisari dari Pancasila. Sehingga semua sikap kader PDIP harus bersumber dari Pancasila. "Pancasila kalau diperas ya gotong royong," katanya.

EKO WIDIANTO

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya