Istri mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib, Suciwati (dua kiri) bersama Koordinator Kontras Yati Andriyani (dua kanan), memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor Kontras, Jakarta, 16 Agustus 2017. Suciwati menyatakan kekecewaanya atas sikap pemerintah tidak membuka laporan temuan investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) atas kasus pembunuhan Munir terkait putusan MA menolak kasasi yang diajukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada 27 Februari 2017. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memenuhi janji menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan aktivis hak asasi, Munir Said Thalib atau Munir. Janji itu diucapkan Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden 2014. Saat ini pemerintahan Presiden Jokowi telah memasuki tahun ketiga.
“Penyelesaian kasus Munir harus menjadi prioritas (pemerintahan Jokowi),” kata Direktur Imparsial Al Araf di Jakarta, Rabu, 6 September 2017.
Munir tewas di pesawat dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Menurut pemeriksaan Nederlands Forensisch Instituut, Munir tewas akibat keracunan akut arsenik yang masuk melalui mulut. Tim pencari fakta (TPF) bentukan pemerintah sempat mengungkap dugaan bahwa kematian Munir terkait dengan salah satu lembaga intelijen. TPF juga telah menyerahkan dokumen hasil investigasi mereka ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga kini dokumen itu belum dibuka ke publik. Bahkan belakangan pemerintah menyatakan dokumen setebal 100 halaman itu hilang.
Al Araf meminta Jokowi menempuh tiga langkah untuk merampungkan pengusutan kasus pembunuhan tersebut. Pertama, membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir ke publik. Menurut dia, klaim bahwa dokumen itu hilang hanyalah dalih pemerintah yang enggan mengusut perkara Munir.
Kedua, ujar Al Araf, pemerintah memanggil semua anggota TPF ke Istana agar memberi keterangan. Ketiga, pemerintah membentuk tim baru untuk melanjutkan investigasi.
Mantan sekretaris TPF, Usman Hamid, menjelaskan, tim sudah melaporkan hasil investigasi ke Presiden Yudhoyono pada 24 Juni 2005. Namun, hingga kemudian dinyatakan hilang, dokumen temuan TPF itu tak kunjung diumumkan pemerintah ke publik. Hilangnya dokumen TPF itu memunculkan keraguan akan komitmen pemerintah menuntaskan kasus Munir. “Sulit dipercaya dan dipahami bahwa laporan itu hilang secara teknis,” ujarnya.
Suciwati, istri Munir, berharap pemerintah serius mengusut kematian suaminya. “Ini tergantung kemauan politik dari Presiden, karena kasus ini tak kunjung dibuka,” tuturnya. “Harus ada tindakan serius. Presiden keluarkan keputusan.”
Pihak Istana masih belum bersedia memberi tanggapan atas permintaan para aktivis hak asasi tersebut terkait dengan kasus Munir. Juru bicara kepresidenan, Johan Budi, tidak bersedia berkomentar banyak. “Tanya ke Pak Pratik (Menteri Sekretaris Negara Pratikno) saja, saya belum konfirmasi,” katanya.
