TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota tim pencari fakta untuk kasus Munir Said Thalib, Tini Hadad, menyatakan kekecewaannya atas respons pemerintahan Joko Widodo yang tak kunjung menindaklanjuti temuan TPF. Menurut dia, hingga kini tak ada pertanda kasus Munir akan kembali dibuka.

"Kami, mantan anggota TPF, merasa pekerjaan kami menjadi sia-sia karena ini tidak dibuka," katanya di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2017.

Baca: 13 Tahun Munir, Eks Anggota TPF Pertanyakan Dokumen yang Hilang

Padahal, menurut Tini, TPF kasus Munir telah mengumpulkan dan menyajikan data dengan serius. Ia memastikan dokumen fakta atas terbunuhnya kasus Munir telah dibuat secara hati-hati dengan sejumlah bukti yang kuat. "Meskipun sejumlah lembaga negara menolak bekerja sama dengan tim untuk membeberkan fakta seputar peristiwa pembunuhan," ucapnya.

Tini pun mempertanyakan isu hilangnya dokumen TPF Munir yang sempat mengemuka. "Agak membingungkan jika Sesneg bilang itu hilang. Ini memperlihatkan manajemen pemerintah tidak benar juga," ujarnya. Padahal seharusnya temuan TPF itu aman dan bisa dibuka kepada publik.

Baca: Suciwati Mengetahui MA Tolak Kasasi TPF Munir dari Website

Sementara itu, mantan Ketua TPF untuk Kasus Munir, Marsudi Hanafi, mengatakan masih ada fakta yang perlu dibuka berkaitan dengan tewasnya Munir. Dia menyebut sejumlah nama, seperti pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus, dan mantan Presiden Direktur Garuda Indonesia, Indra Setiawan, telah dijerat atas keterlibatan dalam pembunuhan Munir.

"Ini belum sepenuhnya tuntas dan masih ada yang tersembunyi," kata Marsudi. Menurut dia, perlu ada kemauan politik dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus ini.

Besok akan menjadi peringatan ke-13 tahun tewasnya Munir. Aktivis HAM itu tewas di pesawat dalam perjalanannya menuju Belanda pada 7 September 2004. Saat dilakukan autopsi, ditemukan senyawa arsenik dalam tubuh Munir. Belakangan muncul fakta bahwa Munir telah dibunuh karena selama ini dianggap kritis terhadap pemerintah.

ARKHELAUS W.