Soal Jenderal Peneror, Novel Baswedan Diminta Percaya Polri  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 5 September 2017 16:36 WIB

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul. Tempo/Rezki A.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian RI Komisaris Besar Martinus Sitompul menanggapi sikap Novel Baswedan yang tidak bersedia memberikan informasi jenderal peneror kepada kepolisian. Martinus meminta penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mempercayai institusi Polri.

"Penting untuk percaya kepada sebuah lembaga penegak hukum. Polri kan bukan sebuah institusi yang baru lahir kemarin, tapi sudah ada sejak awal kelahiran bangsa ini," kata Martinus di gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa, 5 September 2017.

Novel Baswedan, yang menjadi korban penyiraman air keras oleh sekelompok orang, menyebut ada keterlibatan sejumlah jenderal polisi dalam kasus yang menimpa dirinya. Namun dia mengaku hanya akan membeberkan nama-nama dari jenderal tersebut kepada Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), bukan ke pihak kepolisian.

Baca juga: Novel Baswedan: Saya Baik-baik Saja dengan Aris Budiman

Martinus mengingatkan kembali mengenai latar belakang karier Novel Baswedan. "Mas Novel kan mantan dari Polri juga, jadi saya kira dia lebih tahu-lah soal bagaimana Polri itu," ujarnya.

Martinus mengklaim kepolisian selama ini sangat terbuka dengan proses penyelidikan. "Lihat saja, semisal ada pelanggaran oleh anggota kepolisian, kami bisa mudah mengetahui. Bahkan masyarakat juga mudah mengetahui," ucapnya.

Anggota tim advokasi untuk Novel Baswedan, Haris Azhar, mengatakan Novel Baswedan tetap hanya akan melaporkan identitas jenderal yang dia sebut terlibat teror itu kepada TGPF. "Ini yang mau diungkap jenderal polisi, tidak mungkin lapornya ke polisi juga," kata Haris saat dihubungi Tempo.

Baca juga: Novel Baswedan Anggap Laporan Aris Budiman Pengalihan Isu

Haris menjelaskan alur proses penyelidikan yang diharapkan Novel terhadap identitas jenderal tersebut. "Jadi alur yang memungkinkan adalah laporan dari Novel Baswedan disampaikan kepada TGPF, nanti TGPF bisa laporkan ke Presiden, dan barulah Presiden yang akan mengeluarkan sikap nantinya," kata Haris.

FAJAR PEBRIANTO


Berita terkait

Polri Terapkan Pengamanan Berlapis Jaga World Water Forum Ke-10 di Bali

15 jam lalu

Polri Terapkan Pengamanan Berlapis Jaga World Water Forum Ke-10 di Bali

Untuk mengamankan KTT World Water Forum KE-10 di Bali, Polri terapkan pengamanan berlapis.

Baca Selengkapnya

Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

1 hari lalu

Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

Wacana memperpanjang batas maksimal usai pensiun anggota Polri membuka peluang masa jabatan Kapolri jadi lebih lama.

Baca Selengkapnya

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

1 hari lalu

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

Casis bintara Polri Satrio Mukhti berharap, tidak ada korban begal lain seperti dirinya.

Baca Selengkapnya

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

1 hari lalu

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

Polda Jabar telah sebarkan data DPO 3 orang diduga pelaku pembunuh Vina. Ketahui aturan penetapan daftar pencarian orang.

Baca Selengkapnya

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

1 hari lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 hari lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

2 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

3 hari lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

3 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya