Masinton Pasaribu: 11 Temuan Pansus Hak Angket KPK Akurat

Reporter

Senin, 4 September 2017 18:56 WIB

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mendatangi Gedung KPK dengan membawa koper berisi pakaian pada Senin, 4 September 2017.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan temuan-temuan yang diperoleh Pansus sangat akurat. Setidaknya, kata dia, lebih dari 11 temuan yang sudah dikantongi Panitia Angket. "Kemarin kan 11, ada tambahan. Itu akurat. Lagi kami dalami," kata Masinton saat ditemui di Gedung KPK, Senin, 4 September 2017.

Menurut Masinton Pasaribu seluruh laporan itu sedang diverifikasi. Sebagian besar, kata dia, sudah terkonfirmasi. "Keterangan Dirdik (Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman) sebagian besar juga sudah terkonfirmasi," kata dia.

Baca: Ketika Masinton Pasaribu Menantang Ketua KPK, Minta Ditahan

Masinton mengatakan temuan yang diperoleh Panitia Angket di antaranya adalah soal barang sitaan. Dari sekian banyak benda yang disita KPK, kata dia, hanya sedikit yang dilaporkan. "Aset yang disita dari sekian banyak cuma benda bergerak saja yang dilaporkan. Aset yang tidak bergerak itu juga sangat sedikit yang dilaporkan," ujar dia.

Temuan lainnya, kata dia, adalah soal saksi yang direkayasa KPK. Menurut Masinton perlindungan saksi ada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga KPK wajib melapor ke lembaga tersebut. "Saksi yang dikelola KPK itu tidak dilaporkan di LPSK," katanya.

Simak: Pansus Angket KPK Bakal Panggil Deputi hingga Komisioner KPK

Pada poin lain Masinton menyebut KPK sebagai lembaga superbody yang tidak siap dikritik dan diawasi. Dengan adanya argumen independen yang mengarah pada kebebasan dari kekuasaan negara, KPK berpotensi melakukan abuse of power.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menampik tudingan bahwa lembaga antirasuah adalah lembaga yang antikritik. Ia mengatakan KPK sangat terbuka dengan masukan dan saran yang disampaikan dalam koridor hukum yang benar.

Lihat: Penyebab PERADI Sebut Pansus Hak Angket KPK Seharusnya Tak Ada

Menurut Alex mestinya pemimpin dan wakil rakyat kompak mendukung pemberantasan korupsi sehingga tak perlu terjadi hiruk pikuk seperti saat ini. "Mereka bisa menyampaikan kritik tanpa kelihatan atau tendensi mendukung pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Panitia angket hingga kini telah menghadirkan sejumlah saksi dari kalangan narapidana, saksi dalam kasus korupsi di KPK, hingga Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Menurut Masinton panitia angket juga bakal memanggil deputi, penyidik, hingga komisioner KPK. “Kami minta juga nanti supaya pimpinan KPK patuh pada konstitusi supaya datang,” ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

10 jam lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

12 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

12 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

12 jam lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

14 jam lalu

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.

Baca Selengkapnya

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

14 jam lalu

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.

Baca Selengkapnya

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

16 jam lalu

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

1 hari lalu

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.

Baca Selengkapnya