Konferensi Pers oleh Amnesty Internasional Indonesia terkait perkebangan terakhir di Rohingya, 3 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan kondisi orang-orang Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar semakin memburuk pada akhir Agustus 2017 lalu.
Usman mengatakan kondisi yang terus memburuk disebabkan terjadinya eskalasi konflik antara tentara Myanmar dengan kelompok bersenjata etnis Rohingya. Akibatnya, orang orang Rohingya memilih mengungsi ke perbatasan Bangladesh. “Sebanyak 400 warga sipil tewas,” kata Usman Hamid saat menggelar konferensi pers merespons situasi di Rakhine, Myanmar di Jakarta, Minggu, 3 September 2017.
Usman mengatakan pelanggaran serius Hak Asasi Manusia telah dialami orang orang Rohingya selama berpuluh puluh tahun. Orang Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine itu mengalami tindakan sewenang-wenang oleh Pemerintah Myanmar.
Amnesty Internasional melaporkan pada 2016 bahwa aparat bersenjata Myanmar telah dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada warga sipil, menembak secara serampangan di desa-desa, menangkap pemuda Rohingya tanpa alasan jelas.
Pemerintah Myanmar, kata Usman memandang orang orang Rohingya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka.
Serangan milisi bersenjata Rohingya telah menewaskan sedikitnya 32 orang meninggal, 11 di antaranya adalah aparat keamanan Myanmar. Serangan pada 25 Agustus 2017 itu, dianggap pemerintah sebagai potensi bahaya hilangnya kekuasaan Myanmar di Rakhine.
Karena itu, militer Myanmar melancarkan serangan balasan untuk menghabisi para milisi yang berimbas pada orang orang Rohingya secara keseluruhan.
Situasi ini diperparah dengan rangkaian penangkapan dan pembunuhan yang menimpa para pembela HAM di Myanmar dalam melakukan kerja mereka melaporkan pelanggaran HAM. Berbagai tindakan persekusi ini telah menimpa para aktivis HAM, pastor, jurnalis, pengacara, dan siapapun yang dianggap kritis akan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar.
"Situasi ini memperparah kengerian di kalangan warga sipil terutama bagi mereka yang ingin memperjuangkan HAM di Myanmar," kata dia.
Melihat gentingnya situasi kemanusiaan di Rakhine, Usaman mengatakan Pemerintah Indonesia selayaknya melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada orang orang Rohingya.
"Pemerintah Indonesia sepatutnya mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk serangan bersenjata kepada penduduk sipil di negara bagian Rakhine," kata Usman.
