Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama Said Aqil Siroj akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membahas sikap pemerintah Indonesia terkait derita Rohingya, etnis muslim di Myanmar.
"Saya diundang Bu Menlu untuk menyatakan apa rekomendasi Indonesia untuk mereka," kata Said setelah menghadiri acara akad nikah putra putri Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu, 2 September 2017.
Said mengatakan NU mengecam kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Myanmar terhadap orang-orang Rohingya, juga pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dinilai melakukan pembiaran atas konflik tersebut.
"Percuma itu nobel (perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi) kalau membiarkan kejahatan pembantaian terhadap suku Rohingya khususnya umat Islam. Umumnya semua manusia mengutuk perilaku biadab tersebut," ujar Said.
Lagipula, menurut Aqil, masyarakat Rohingya tidak pernah melakukan gerakan politik untuk melawan pemerintah. "Saya pernah mendengar dari pihak mereka, mereka hidupnya enggak macam-macam, enggak aneh-aneh, enggak ada gerakan politik. Beda situasi misalkan di Filipina Selatan atau di Pattani Thailand," ujar dia.
Dalam pertemuan dengan Retno, Said Aqil mengatakan akan mendorong peran pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Kalaupun dalam lingkup ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Indonesia terbatasi oleh prinsip non-intervensi antarnegara anggota, menurut dia itu skema formal yang tidak harus dijalankan dengan kaku.
"Itu kan formalnya. Bisa saja dong pemerintah Indonesia ketemu dengan pemerintah sana, informal dari hati ke hati, semuanya juga manusia," kata Said Aqil Siroj.
