TEMPO.CO, Jember - Miftahul Munir, Kepala Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember akan melakukan presentasi di markas besar PBB di Jenewa, Swiss dalam Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers pada 3 – 7 September 2017. Munir terpilih untuk mewakili Indonesia dalam konferensi tersebut karena perannya melindungi buruh migran dari desanya.

UN 27 Commite On Migran, adalah sebuah federasi yang dibentuk PBB yang konsen terhadap buruh migran. Dalam momen tersebut, Munir akan mempresentasikan pencapaian perlindungan buruh migran masing–masing negara anggota sebagai umpan balik atas pemberlakukan peraturan perlindungan buruh migran Internasional yang diberlakukan sejak 2012 lalu. Munir juga akan mempresentasikan bagaimana cara dan bentuk perlindungannya sebagai Kepala Desa, terhadap buruh migran (TKI/TKW) di markas besarnya organisasi perdamaian seluruh dunia itu.

"Saya tidak pernah bermimpi dari upaya itu bisa membawa saya ke PBB. Konsep saya tentang perlindungan buruh migran ini sederhana," kata Munir di Pendopo Bupati Jember, Faida untuk menerima untuk menerima surat tugas usai salat Idul Adha, Jumat pagi, 1 September 2017. Munir mengatakan konsep yang disusunnya itu berangkat dari kepedulian kepada nasib calon TKI. Kiprahnya pun tergolong tak lama, baru dirintis sejak 2016.

Baca juga: Revisi UU Buruh Migran, DPR dan Pemerintah Tarik Ulur Soal Ini

"Tetapi sebagai perangkat desa, kalau ada warga akan jadi TKI dokumen mereka jangan sampai ada yang dibawa lembaga penyalur TKI ilegal meski dengan iming-iming gaji besar," ujarnya. Munir selalu meneliti dengan detail setiap pengajuan izin berangkat calon TKI bagi warganya.

Para penyalur, calo, dan makelar pencari tenaga kerja ilegal di desanya itu mulai tak berkutik. "Kami terus koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember hingga ke pusat. Saya selalu memastikan dan mengkroscek eksistensi dan keberadaan secara hukum lembaga penyalur ini resmi atau tidak," kata dia.

Munir juga membuat program Desbumi atau Gerakan Desa untuk Perlindungan Buruh Migran menggandeng LSM yang sevisi yakni Migrant Care. Sehingga warganya yang jadi calon TKI mendapat pendampingan sangat baik. "Setelah lembaga penyalur benar berbadan hukum jelas dan resmi maka kelengkapan dokumen warga kami dampingi terus agar tidak jadi korban penyalur TKI illegal," katanya.

Tidak hanya sampai disitu, aparat desa Dukuh dempok juga memberi pendampingan kepada mantan TKI sepulang dari rantau.
"Mereka itu harus didampingi agar terus berdaya secara ekonomi karena rata-rata mereka bekerja tidak menemukan pekerjaan jika sudah pulang kampung. Kami dampingi bagaimana cara mengelola keuangan hasil kerja di luar negeri selama bertahun-tahun itu," tambahnya.

Bahkan pendampingan terhadap mantan TKI juga dilakukan kepada keluarga yang ditinggal anggota keluarga ke luar negeri jadi TKI. Terutama anak-anak mereka yang sekian lama tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan orang tuanya selama di luar negeri.

"Untuk urusan pendampingan terhadap anak-anak mantan TKI, kami bekerjasama dengan LSM Migrant Care, mulai simulasi psikologis, simulasi permainan untuk mendidik, dan mendekatkan lagi anak-anak itu kepada orang tuanya, dan diskusi intens agar hubungan orang tua dan anak kembali berjalan normal,"katanya.

Baca juga: Migrant Care: Perlindungan Buruh Migran Jangan Berhenti di Pidato

Seluruh kegiatan pendampingan buruh migrant, kata Munir, sudah terakomodir dalam Peraturan Desa (Perdes) yang didukung dengan alokasi anggaran yang memadahi untuk tahap awal ini.

"Di tahun 2017 ini kami alokasikan khusus untuk pendampingan buruh migran sebesar Rp 40 juta lebih, dan di tahun mendatang akan kami rancang lebih baik lagi, khususnya untuk pencapaian sistem informasi tentang TKI," kata dia. Sehingga, nantinya akan diketahui keberadaan mereka, kondisi, masa tugasnya dan lain sebagainya.

Sementara itu, Bupati Faida mengaku sangat bangga dengan prestasi Miftahul Munir, karena kiprahnya dalam menangani para buruh migran (TKI) asal daerahnya, di kawasan pinggiran di Jember yakni Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, yang berjarak 45 kilometer dari kota.

"Apresiasi yang tinggi kita berikan kepada Kades Dukuh Dempok. Semoga di markas PBB nanti presentasinya berjalan lancar, karena memang telah dipraktikkan selama ini," kata Faida melalui rilis yang diterima Tempo, Jumat, 1 September 2017.

DAVID PRIYASIDHARTA