Mendagri Sebut Dana Partai Politik Bisa Dinaikkan, asal...  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 28 Agustus 2017 14:47 WIB

Atribut bendera partai politik di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (8/3).Tempo/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan dana partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara bisa segera terwujud. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana parpol bisa ditingkatkan asal iklim politik dan perekonomian Indonesia sudah baik.

"Nanti, saya kira akan transparan. Kalau ini semua baik, iklim politik baik, evaluasi baik, keuangan baik, setiap tahun (dana parpol) mungkin bisa ditingkatkan," kata Tjahjo Kumolo di kantornya, Senin, 28 Agustus 2017.

Baca: Dana untuk Parpol Naik, Sri Mulyani: Jangan Perkaya Diri Sendiri

Meski demikian, rencana tersebut masih menunggu proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Sejauh ini, proses tersebut masih berjalan.



"Saya dengar Menteri Keuangan sudah mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk memproses. Sebab, penyerahannya lewat Kementerian Dalam Negeri. Revisi PP-nya sudah sampai ke sekret," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai seberapa mendesak dana bantuan ini, Tjahjo mengatakan hal tersebut merupakan konsekuensi pemerintahan politik. Ia juga menuturkan hal itu merupakan sesuatu yang biasa di negara lain.

Simak pula: Alasan Bantuan Dana Parpol Dinaikkan Menurut Wiranto


"Wajar kalau negara memberikan sedikit. Itu menyisihkan uang negara sedikit untuk proses rekrutmen, untuk proses demokrasi juga," ucapnya.

Tjahjo tidak sependapat bahwa dana partai politik akan bisa memutus rantai korupsi yang selama ini terjadi. Namun ia tetap berharap dana tersebut setidaknya bisa meminimalisasi proses korupsi. "Saya kira tidak bisa. Bantuan berapa juta atau ribu pun itu enggak bisa menjadi ukuran apakah ini akan memutus korupsi atau tidak," tuturnya.

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

7 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

48 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

15 Januari 2024

Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

Sebagian dana partai politik terendus berasal dari perusahaan asing karena berdomisili di sejumlah negara suaka pajak

Baca Selengkapnya

Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

14 Januari 2024

Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

Sejumlah partai melaporkan dana kampanyenya Rp 0

Baca Selengkapnya