Korupsi E-KTP, KPK: Saksi Untuk Setya Novanto 80 Orang

Reporter

Kamis, 24 Agustus 2017 07:19 WIB

Ketua DPR Setya Novanto (kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kanan) seusai menggelar jumpa pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto akan menghargai proses hukum yang berlangsung. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah saksi untuk Ketua DPR dan tersangka keempat tindak pidana korupsi penyelengaraan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Setya Novanto, mencapai 80 orang.


Saksi-saksi untuk Setya Novanto yang telah diperiksa antara lain ialah tersangka Irman selaku Mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Malyono Mawar selaku Mantan Deputi Pengawasan Bidang Penyelengaraan Keuangan daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Wahyuddin Bagenda selaku Anggota Dewan Pengawasa BPJS Kesehatan, Mudji Rachmat Kurniawan selaku Komisaris PT Softorb Technology Indonesia, Fanny Inkiriwang selaku karyawan swasta dan Yuniarto selaku Direktur Produksi Perum Percetakan Negara RI.

Baca juga:
Setya Novanto Tersangka E-KTP, KPK: Tak Berhubungan dengan Pansus


"Dalam proses penyidikan kasus KTP elektronik dengan tersangka SN, ini tersangka keempat SN dan tersangka kelimanya MN. Untuk tersangka SN, sampai dengan saat ini sekitar 80 orang saksi sudah kita periksa, dan kegiatan-kegiatan lain juga sudah kita lakukan seperti penggeledahan ataupun proses penyitaan,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, di kantornya kemarin.


Setya Novanto diduga memiliki sejumlah peran dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran penyelenggaran barang dan jasa dalam proyek E-KTP ini, termasuk mengaburkan fakta, mengatur pertemuan Irman, tersangka lain Andi “Narogong” Agustinus di hotel Gran Melia, Jakarta dan lainnya.

Baca pula:
KPK Jelaskan Bagaimana Setya Novanto Ditetapkan sebagai Tersangka

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017. Perhatian KPK tertuju pada pemulihan kerugian negara yang mencapai Rp 2,3 triliun dari proyek yang bernilai Rp 5,9 triliun. "Kita juga tetap mendalami indikasi aliran dana pada sejumlah pihak,” kata Febri Diansyah.


STANLEY WIDIANTO


Advertising
Advertising


Berita terkait

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 menit lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

3 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

5 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

11 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

16 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya