TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemerintahan DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum bersepakat untuk mulai menggunakan kotak suara transparan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 nanti. Pimpinan komisi pemerintahan beralasan penggunaan kotak suara transparan lebih awal, dapat menghasilkan efisiensi anggaran pelaksanaan pemilu.

"Penggunaan kotak suara transparan pada Pilkada Serentak 2018 nanti, dapat membantu penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara jika memang sudah ada," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Riza Patria, di Gedung DPR/MMPR Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.

Baca: Alasan KPU Mulai Pakai Kotak Suara Tembus Pandang di Pilkada

Komisi Pemerintahan DPR pada hari ini melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Rapat dengar pendapat kali ini membahas Peraturan KPU untuk Pilkada Serentak 2018, dan Pemilu Presiden dan Legislatif Serentak 2019. Pembahasan mengenai Peraturan KPU ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo.

Ketua Komisioner KPU, Arif Budiman, mengatakan masih ada dua permasalahan terkait penggunaan lebih awal kotak suara transparan pada Pilkada 2018 nanti.

"Pertama itu soal pembongkaran kotak, itu mungkin akan mengeluarkan biaya lagi. Kedua, mengenai tempat baru untuk penyimpanannya." Menurutnya, KPU akan melakukan perhitungan untuk mencari cara yang paling efisien.

Baca: Pilkada Serentak 2018: Bupati Banyuwangi Tunggu Perintah PDIP

Namun demikian, Arif menambahkan penggunaan kotak suara pada Pilkada Serentak 2018, tetap memungkinkan. "KPU akan menghitung dulu, karena kotak-kotak ini akan digunakan lagi di pemilu 2019 nanti, yang kurang dari satu tahun setelah Pilkada 2018," kata Arif.

FAJAR PEBRIANTO