Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Buya Syafii Maarif memberikan tanggapan soal penerbitan Perppu Ormas yang menyasar ormas anti-Pancasila. ISTMAN MPD
TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, ikut mengomentari rencana Dewan Perwakilan Rakyat membangun gedung baru yang anggarannya diperkirakan memakan biaya Rp 604 miliar. “DPR cobalah pakai hati nurani, pakailah kepekaanmu dulu,” ujar Buya Syafii di Yogyakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.
DPR akan tetap mengusulkan rencana pembangunan gedung dan "alun-alun demokrasi" di Senayan senilai Rp 604 miliar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Proyek itu akan dibahas dalam rapat kerja Komisi Bidang Pembangunan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, proyek diusulkan ke Badan Anggaran.
Syafii menganggap tak pantas DPR meminta pembangunan gedung baru di tengah kondisi perekonomian negara yang masih sulit karena masih adanya beban utang yang tinggi sekali. “Utang itu tinggi kan untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat,” ujarnya.
Namun, jika DPR ngotot meminta gedung baru, kata Buya, alasannya harus jelas dan masuk akal. Sehingga rakyat bisa menerima. Buya menuturkan, jika pembangunan gedung baru disebut mendesak karena bangunan itu posisinya miring, harus dibuktikan.
“Jangan DPR-nya yang ngomong bangunan itu miring. Tanya ahli yang paham bangunan apa betul itu miring, masih layak dipakai tidak,” katanya.
Buya pun meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati menghadapi DPR dalam usulan gedung baru ini. Buya khawatir jika keinginan gedung baru tak dituruti, DPR pun mengambek dan sejumlah program pemerintah disandera dengan cara tak disetujui anggarannya.
Buya Syafii Maarif secara pribadi merasa tak aneh jika DPR meminta fasilitas seperti gedung baru ini. Dia sudah lama pesimistis dengan DPR karena sering kali kelakuannya tak mencerminkan wakil rakyat.
