Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur (kiri atas), memberi tanggapan usai paparan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016 di Gedung Sate, Bandung, 26 Agustus 2016. Menteri Asman Abnur tengah berkunjung ke daerah untuk mencari role model program kementeriannya. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo, Selasa, 22 Agustus 2017. Kader Partai PAN itu menuturkan Presiden Jokowi memanggilnya ke Istana Kepresidenan untuk urusan seleksi pegawai negeri sipil (PNS) baru, bukan hal lain.
"Saya melaporkan proses penerimaan PNS, ada PNS hakim dan imigrasi," ujar Asman saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan.
Asman menjelaskan jumlah lowongan PNS yang perlu diisi ada belasan ribu. Untuk PNS hakim, baik hakim peradilan umum, agama, maupun tata usaha negara, ada 1.684 lowongan.
Sementara itu, posisi PNS Kementerian Hukum dan HAM yang dibutuhkan penjaga tahanan, petugas imigrasi, hingga jabatan teknis lainnya. Ada 17.526 lowongan, yang terdiri dari 14 ribu PNS penjaga tahanan, 2.278 petugas imigrasi dan 1.248 jabatan teknis lainnya.
"Sejauh ini proses pendaftaran untuk posisi yang kosong berjalan lancar. Pada tanggal 1 September nanti akan tes," ujarnya menegaskan.
Ditanyai apakah kementerian lain tidak meminta penambahan PNS, Asman menjawab ada. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan sebanyak 7.000 PNS. Namun ia enggan merinci detail kementerian mana saja yang mengajukan penambahan PNS selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. "Ini lagi kami godok. Pasa saatnya akan diumumkan," ujarnya.
Ditanyai lebih lanjut apakah penerimaan PNS baru akan diikuti dengan kenaikan gaji PNS yang stagnan tiga tahun terakhir, Asman menjawab hal itu masih dalam pembahasan. "Doain saja," ujarnya.
