TEMPO Interaktif, Jakarta:dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. "Berarti harus mengubah UUD kalau mau nambah kewenangan" kata ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono di Senayan, Kamis (28/12). Dia khawatir jika keinginan itu dipenuhi tugas-tugas DPR menjadi tidak jelas karena ada peran ganda. Pengawasan selain dilakukan oleh dewan juga dilaksanakan majelis.Setalah UUD diamandemen, tugas MPR adalah membuat UUD dan melakukan impeachment. Sedangkan tugas DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Dengan adanya permintaan MPR untuk menambah kewenangan maka akan membuat tugas lembaga-lembaga negara menjadi tumpang tindih. Kemarin Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta kewenangannya ditambah agar dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara. Tugas MPR saat ini mensosialisasikan UUD dan akan selesai pada 2008 yang selanjutnya dilaksanakan oleh lembaga negara itu sendiri. Oleh karena itu Hidayat berharap MPR juga berhak melakukan pengawasan. Aqida Swamurti
Lembaga NegaraMajelis Permusyawaratan Rakyat | MPRDPRAgung LaksonoHidayat Nur WahidUndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Berita terkait
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta
4 jam lalu
Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.
Baca SelengkapnyaMeutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi
6 jam lalu
Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung
7 jam lalu
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.
Baca SelengkapnyaMeutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR
7 jam lalu
Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.
Baca SelengkapnyaDasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya
8 jam lalu
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.
Baca SelengkapnyaSoal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg
9 jam lalu
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.
Baca SelengkapnyaTok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij
10 jam lalu
Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.
Baca SelengkapnyaTerkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati
1 hari lalu
Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.
Baca SelengkapnyaDPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia
1 hari lalu
Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.
Baca SelengkapnyaDPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024
1 hari lalu
Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.
Baca Selengkapnya
