Anggaran Gedung Baru, BURT: Masa Pemerintah Mau DPR-nya Keleleran

Reporter

Senin, 14 Agustus 2017 18:00 WIB

Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat, Anton Sihombing, mengatakan pihaknya yakin pemerintah akan menyetujui usulan anggaran DPR untuk 2018 sebesar Rp 7,25 triliun termasuk untuk gedung baru DPR sesuai yang dibahas April lalu. Meski pemerintah bulan lalu menetapkan pagu indikatif sebesar Rp 5,7 triliun, ia yakin anggaran untuk DPR masih bisa ditambah.

“Kemarin, kan sudah Rp 5,7 trilun, terus nanti kami rapat lagi, masa pemerintah mau DPR-nya keleleran?,” kata Anton soal usulan anggaran yang salah satunya untuk gedung baru DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.

Baca juga: DPR Sudah Minta Gedung Baru sejak 2006

Anton menjelaskan dari Rp 7,25 triliun itu, sekitar Rp 500 miliar dialokasikan untuk rencana pembangunan gedung baru. Gedung Nusantara I yang berfungsi sebagai ruang rapat dan ruang kerja para anggota Dewan sudah dinilai tidak laik lagi.

“Bayangkan ukuran 3x5 meter diisi delapan orang (satu anggota DPR, lima staf, dan dua tenaga ahli). Kita rasional saja,” ujarnya.

Ia berniat mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk meninjau langsung kondisi gedung yang memiliki 23 lantai itu. “Kalau ada yang teriak-teriak di luar bila perlu tak undang untuk liat (gedung) DPR-nya, Menkeu, MenPU-PR tak ajak lihat gedung langsung. Ini realitas, ini kebutuhan,” tuturnya.

Politikus Partai Golkar ini berkukuh enggan merincikan peruntukan anggaran itu. Ia hanya menyatakan Dewan akan membahasnya segera setelah Presiden Jokowi membacakan nota keuangan. Hasilnya lalu dibawa ke Badan Anggaran DPR.

Menurut Anton, anggaran sebesar Rp 7,25 triliun yang termasuk gedung baru DPR itu untuk alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR. Dari anggaran itu, Rp 4,87 triliun untuk satuan kerja Dewan dan sisanya, Rp 2,37 triliun, untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

1 jam lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

3 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

4 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

4 jam lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

5 jam lalu

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.

Baca Selengkapnya

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

5 jam lalu

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.

Baca Selengkapnya

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

7 jam lalu

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

1 hari lalu

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.

Baca Selengkapnya