TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membangun apartemen untuk tempat tinggal semua anggota Dewan di area Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua Fahri Hamzah mengatakan gedung yang bakal dibangun di area bekas Taman Ria Senayan itu sudah masuk desain penataan kawasan kompleks parlemen. "Mungkin paket itu akan dimulai (dibangun) pada 2018," ujar Fahri di kantornya, Kamis, 10 Agustus 2017.
Baca: Fahri Hamzah: Ada Wacana Bangun Apartemen untuk Anggota DPR
Menurut Fahri, Dewan sudah merencanakan pembangunan itu sejak 2015, dan hal ini telah masuk ke program prioritas. Ketika itu anggarannya sekitar Rp 1,6 triliun dengan dana tahun jamak. Pada 2016, Dewan mendapat dana penataan sekitar Rp 564 miliar. "Sebagian dipakai untuk biaya studi perencanaan dan bisa digunakan untuk pembangunan," katanya.
Dana pembangunan apartemen untuk anggota Dewan dan penataan kompleks parlemen itu, ucap Fahri, dimasukkan ke usulan anggaran Dewan pada 2018. Sejak April lalu, Dewan telah mengusulkan anggaran Rp 7,25 triliun atau naik 70 persen dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 4,2 triliun. Menurut Fahri, pemerintah baru menyetujui Rp 5,7 triliun.
Baca juga: DPR Ajukan Rp 7,25 T, Jokowi: Aduh, Belum Dengar Saya
Rencana pembangunan apartemen itu muncul karena rumah dinas anggota Dewan di Kalibata dianggap terlalu jauh dari Senayan. Jaraknya sekitar delapan kilometer.
Sebenarnya, usul pembangunan gedung baru untuk anggota Dewan sudah muncul lebih dari 10 tahun lalu. Berdasarkan berbagai sumber, Tempo mencatat usulan DPR itu sudah mencuat sejak 2006.
2006
Muncul wacana pembangunan gedung baru untuk anggota Dewan.
2009
Sekretariat Jenderal DPR menyodorkan konsep gedung berbentuk huruf U terbalik. Terdiri atas 36 lantai, lengkap dengan kolam renang, pusat kebugaran, dan spa. Biaya yang dibutuhkan Rp 1,6-1,8 triliun.
2011
April - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan gedung tak dilakukan bila tidak sangat dibutuhkan. Namun Dewan melanjutkan rencana pembangunan gedung. Biayanya turun menjadi Rp 1,13 triliun.
Mei - Ketua DPR Marzuki Alie membatalkan pembangunan gedung.
2014
November - Usul pembangunan gedung baru Dewan muncul kembali.
2015
Mei - DPR memastikan akan menjalankan proyek pembangunan gedung baru yang dilengkapi dengan perpustakaan, pusat penelitian, dan museum. Biayanya Rp 1,6 triliun.
Agustus - Presiden Joko Widodo tidak bersedia menandatangani prasasti pembangunan gedung baru Dewan.
30 Oktober - Dewan mendapat Rp 564 miliar untuk membangun gedung. Namun pembangunan belum dilakukan.
2016
Maret - Ketua DPR Ade Komarudin mengusulkan pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara untuk anggota Dewan senilai Rp 570 miliar.
AGUNG SEDAYU |HUSSEIN | EVAN (PDAT) | BERBAGAI SUMBER
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
17 jam lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
21 jam lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
1 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
1 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
1 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
2 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
2 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya