Ingin Jadi Calon Presiden, Rhoma Yakin Pesonanya Masih Kuat

Reporter

Rabu, 9 Agustus 2017 23:00 WIB

Ketua Umum Partai Islam Damai Aman, Rhoma Irama, mendaftarkan gugatan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 9 Agustus 2017. Rhoma dan Idaman meminta ambang batas pencalonan presiden di UU tersebut dihapuskan. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Islam Damai Aman Rhoma Irama yakin pesonanya masih kuat dalam menghadapi pemilihan umum 2019. Pada pemilu 2014 sempat muncul istilah Rhoma effect saat perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melonjak drastis dibandingkan pemilu sebelumnya.


Saat itu, pimpinan Grup Soneta ini digadang-gadang sebagai bakal calon presiden oleh PKB. Perolehan suara PKB yang tadinya 4,9 persen (2009) naik menjadi 9,04 persen (2014).


Baca: Ditanya Soal Maju Jadi Capres 2019, Begini Jawaban Rhoma Irama


"Manusia cuma tiga aja tugasnya, bekerja, berdoa, tawakal. Bekerja maksimal, berdoa optimal, selanjutnya serahkan kepada Allah," kata Rhoma Irama kala ditanya cara menjaga Rhoma effect, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.


Batal direkomendasi PKB sebagai calon presiden kala itu, Rhoma akhirnya membentuk partai sendiri. Dia yakin Rhoma effect mampu memberikan perolehan suara yang tinggi terhadap Partai Idaman. "Insya Allah, semoga, amin," tuturnya.


Advertising
Advertising

Simak: Rhoma Irama Gugat UU Pemilu karena Ingin Jadi Calon Presiden


Ia berujar target Partai Idaman pada Pemilu 2019 tidak muluk-muluk. Menurut dia minimal Partai Idaman mampu meraih suara di atas ambang batas parlemen yang sebesar 4 persen. "Sehingga kami bisa masuk ke Senayan," kata dia.


Selain itu, lewat Partai Idaman Rhoma berniat pula untuk maju sebagai calon presiden 2019. Untuk menuju ke sana, dia mengajukan gugatan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi terutama soal adanya ambang batas pencalonan presiden, Rabu pagi.


Lihat: Rhoma Irama Setuju Ambang Batas Capres 0 Persen


Menurut Rhoma Irama, ambang batas pencalonan presiden harus dihapuskan karena tidak relevan lantaran pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara serentak. Bila gugatannya dikabulkan dan presidential threshold menjadi 0 persen, maka partai politik peserta pemilu bisa mengusung calon presidennya sendiri tanpa perlu berkoalisi.


AHMAD FAIZ

Berita terkait

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

15 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

16 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Deretan Lagu Lebaran dari Ismail Marzuki sampai Bimbo dan Rhoma Irama

25 hari lalu

Deretan Lagu Lebaran dari Ismail Marzuki sampai Bimbo dan Rhoma Irama

Lagu-lagu lebaran identik dengan hari kemenangan, berikut deretan lagu Lebaran karya Ismail Marzuki sampai Bimbo dan Rhoma Irama.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

50 hari lalu

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.

Baca Selengkapnya

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

20 Februari 2024

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

Yusril Ihza Mahendra pada Pilpres 2019 bela Jokowi, dan pada Pilpres 2024 menjadi tim hukum Prabowo. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa Pilpres terjadi juga pada Pilpres 2019, seperti apa?

Baca Selengkapnya

Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

Yusril Ihza Mahendra pimpin tim pembela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 untuk hadapi sengketa di MK. Pilpres 2019, ia kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

18 Februari 2024

Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Kilas balik rivaitas Prabowo dan Jokowi saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Akhiornya, kompetitor jadi kolaborator.

Baca Selengkapnya

Sama-sama Kampanye Akbar di Jawa Timur, Anies Datangkan Rhoma Irama, Prabowo Dimeriahkan Denny Caknan

9 Februari 2024

Sama-sama Kampanye Akbar di Jawa Timur, Anies Datangkan Rhoma Irama, Prabowo Dimeriahkan Denny Caknan

Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sama-sama menggarap Jawa Timur dalam kampanye akbar Jumat hari ini, 9 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Fokus Jaring Suara di Jawa Timur, TPN Bilang Masyarakat Rindu karena Pernah Gagal jadi Cawapres 2019

6 Februari 2024

Mahfud Md Fokus Jaring Suara di Jawa Timur, TPN Bilang Masyarakat Rindu karena Pernah Gagal jadi Cawapres 2019

Mahfud Md fokus menjaring suara di Jawa Timur. Masyarakat di sana sekarang merindukannya sebagai cawapres yang sempat gagal dipilih Jokowi pada 2019.

Baca Selengkapnya