INFO NASIONAL - Setiap tahunnya, Agustus menjadi momen penting bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada Agustus 2017 ini, MPR sedang menyiapkan jalannya tiga agenda besar kenegaraan. “Pertama, sidang tahunan MPR pada 16 Agustus. Kedua, peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus. Ketiga, peringatan hari ulang tahun (HUT) MPR pada 29 Agustus,” ujar Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.

Sidang tahunan MPR pada 16 Agustus menjadi satu rangkaian dengan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pimpinan Daerah serta sidang DPR terkait dengan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Sidang tahunan MPR merupakan mandat dari peraturan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebut MPR memfasilitasi penyelenggaraan sidang paripurna.

Sidang ini sangat strategis karena semua kinerja lembaga negara disampaikan ke masyarakat. Sidang itu juga akan dihadiri presiden dan wakil presiden, pimpinan lembaga-lembaga negara, juga semua anggota MPR.

Sekretariat Jenderal MPR pun telah mempersiapkan sidang tahunan ini sejak dua bulan sebelumnya. “Karena ini laporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat, maka publikasi menjadi sangat penting. Supaya informasi yang disampaikan pesiden, yang melaporkan kinerja lembaga-lembaga negara bisa sampai ke seluruh pelosok Tanah Air,” tuturnya.

Selain sidang tahunan, presiden dan lembaga-lembaga negara akan menghadiri Hari Konstitusi. Acara itu akan disi oleh pidato presiden, pidato Ketua MPR, dan dilanjutkan grand final lomba cerdas cermat MPR tingkat nasional. “Hal yang lebih penting dalam Hari Konstitusi adalah saatnya kita melakukan refleksi dan evaluasi terhadap jalannya konstitusi,” ujarnya.

Untuk rangkaian HUT ke-72, MPR telah membuat tiga agenda pada 27-29 Agustus. Pada 27 Agustus, menurut rencana, akan diselenggarakan jalan sehat untuk memperkuat kebersamaan dan toleransi. Pada 28 Agustus, simposium atau grand final debat konstitusi dan constitusional drafting untuk mahasiswa.

Menurut rencana, simposium akan dihadiri stakeholder besar dan penting serta strategis negara. Tema yang diusulkan adalah “Reformulasi Rencana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. “Dari simposium ini diharapkan menghasilkan kesimpulan tentang perlu tidaknya GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) menjadi suatu kebijakan nasional,” katanya.

Pada 29 Agustus, salah satu kegiatan yang diadakan adalah MPR berdoa. Dalam acara ini, diupayakan melibatkan banyak elemen masyarakat agar empat pilar MPR dilaksanakan di masyarakat. (*)