TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku risih membuka acara Indonesia Development Forum (IDF) 2017 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebab, acara yang berbicara soal ketimpangan itu justru diselenggarakan di hotel bintang lima, Westin Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

"Saya sedikit agak risih berbicara kemiskinan di ruang yang indah ini," kata Kalla berbicara di awal-awal sambutannya, Rabu, 9 Agustus 2017. The Westin Jakarta adalah gedung tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 288,6 meter dan dibuka pada 26 Agustus 2016.
Baca : Jusuf Kalla: Sikap Menunggu Membuat Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

Seusai mengungkapkan kerisihannya, Kalla pun melanjutkan pemaparan soal berbagai jenis ketimpangan yang terjadi di Indonesia.

Menurut Kalla, banyak ukuran untuk melihat ketimpangan yang terjadi. Misalnya, ketimpangan pendapatan; ketimpangan antara sektor antara sektor perpetanian, industri dan sebagainya; serta ketimpangan pendapatan. "Di banyak negara tentu timpang, tapi perbedaannya tinggi," kata Kalla.

Dia mencontohkan ketimpangan pendapatan di Jakarta antara pendapatan rendah dengan tinggi yang bisa ratusan kali lipat, seperti gaji upah minimum regional dan gaji profesional yang tinggi. Begitu juga ketimpangan antar sektor.
Simak : Jusuf Kalla Minta Umat Islam Mau Berinovasi

Namun, kata Kalla, pada akhirnya ketimpangan diukur oleh kemiskinan dan ketimpangan itu sendiri. Karena itu, yang harus diperhatikan adalah peningkatan produktivitas di bidang-bidang yang mengalami ketimpangan.

Banyak solusinya yang bisa digunakan. Misalnya solusi fiskal dengan menaikan pajak. "Makin kaya suatu negara, kadang-kadang pajaknya makin tinggi. Negara di Skandinavia contohnya, yang pajaknya bisa 60 persen," tutur Kalla.

Sementara di Amerika pajak mencapai 30 persen, di Eropa 40 persen. "Kita tentu dilematis, karena walaupun perbedaannya antara kaya miskin, pajak selalu kita turunkan bertahap untuk beri gairah investasi," kata Kalla.

IDF berlangsung 9-10 Agustus 2017. Acara ini digelar Bappenas dan didukung Knowledge Sector Initiatif (KSI) yang merupakan program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia.

Mengambil tema "Fighting Inequality for Better Growth", ada tiga tujuan utama yang hendak dicapai forum ini.
Baca juga : Tutup Asian Youth Day, Kalla: Indonesia Jadi Contoh Toleransi

"IDF diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk mempertajam dan memperkuat komitmen pemerintah dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam mengatasi isu ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

IDF melibatkan lebih dari 100 ahli dari Indonesia dan internasional dan lebih dari 40 makalah dan presentasi. Jumlah tersebut dipilih dari 555 makalah yang telah masuk, dengan berbagai topik diantaranya jaminan sosial, masa depan petani/nelayan kecil, keuangan inklusif, kewirausahaan sosial, ketimpangan di kota, dampak teknologi dan pembangunan Indonesia Timur.

AMIRULLAH SUHADA