Menteri Lukman Serukan Full Day School Bisa Dibuat Fleksibel

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 9 Agustus 2017 10:45 WIB

Ribuan pelajar di Lumajang tidak sekolah demi mengikuti aksi damai, Senin, 7 Agustus 2017 di Gedung DPRD Lumajang, untuk memperjuangkan penolakan Full Day School dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Tempo/David Priyasidharta)

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin terus menyerukan agar kebijakan lima hari sekolah atau full day school bisa dibuat lebih fleksibel.

"Biar sekolah yang memutuskan sesuai kebutuhan, artinya tidak harus wajib, tapi fleksibel," ujar Lukman di sela meresmikan Gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa 8 Agustus 2017.
Baca : Soal Full Day School, Menteri Agama: Biar Sekolah yang Menentukan

Lukman menuturkan, dengan adanya resistensi berupa penolakan dari berbagai kalangan terkait program lima hari sekolah itu, akan lebih arif jika ditinjau ulang. "Jika fleksibel, sekolah, orang tua dan murid bisa berdiskusi apakah butuh program seperti itu diterapkan," ujarnya.

Lukman menuturkan program full day school saat ini mendapat penolakan keras dari kalangan madrasah diniyah dan pondok pesantren karena memang lembaga itu yang paling terancam tamat akibat kebijakan itu.

"Kebijakan ini jelas sangat berpengaruh pada sistem pendidikan pesantren dan madrasah yang sudah terbentuk puluhan tahun," ujarnya.


Lukman sendiri memahami jika dalam kebijakan full day school itu sebenarnya pemerintah tidak menekankan pada durasi kegiatan belajar mengajarnya. Melainkan memfokuskan pada pendidikan karakter dan kepribadian siswa.

"Tapi juga jangan lantas pendidikan karakter ini direduksi pemaknaanya dengan cara sekolah lima hari, karena cara ini menghadapi persoalan kompleks saat diterapkan di masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta program full day school ditinjau ulang oleh pusat. “Bukan masalah program ini cocok atau tidak untuk Yogya, tapi kan kami perlu melihat dulu bagaimana kesiapan tiap sekolah untuk menjalankan program itu,” ujarnya.
Simak pula : Perpres Soal Full Day School Segera Terbit

Meski Yogya selama ini dikenal sebagai kota pelajar maupun kota pendidikan, namun Sultan menuturkan perlu ditilik lebih dalam syarat-syarat program full day school apakah bisa diikuti tiap sekolah. Baik sekolah yang berada diperkotaan namun juga pedesaan.

“Kalau dari daerah sudah bisa memastikan kesiapan tiap sekolah dan memang bisa ya silakan saja dilaksanakan, kalau belum ya jangan memaksakan diri, kasihan sekolah dan siswanya,” ujar Sultan.

Sultan menuturkan jika program full day school tetap dipaksakan berjalan tanpa mempertimbangkan kesiapan tiap sekolah, ia khawatir berdampak buruk karena penambahan jam belajar hingga sore yang jadi satu inti program itu.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

Pendaftaran Petugas Haji Segera Dibuka, Bisa Bahasa Isyarat Jadi Nilai Plus

1 hari lalu

Pendaftaran Petugas Haji Segera Dibuka, Bisa Bahasa Isyarat Jadi Nilai Plus

Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan bahwa dalam proses perekrutan akan ada nilai plus bagi yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi VIII: Revisi UU Haji Tidak Bisa Ditunda

5 hari lalu

Ketua Komisi VIII: Revisi UU Haji Tidak Bisa Ditunda

Revisi Undang-undang Haji perlu dilakukan untuk mengatur kewenangan Badan Haji dan Umroh sebagai lembaga yang akan mengambil alih pengelolaan ibadah haji.

Baca Selengkapnya

Nasaruddin Umar Akan Rampingkan Lembaga di Kementerian Agama

8 hari lalu

Nasaruddin Umar Akan Rampingkan Lembaga di Kementerian Agama

Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan fokus terhadap lembaga pendidikan dan yang menyangkut bimbingan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Nasaruddin Umar Ungkap Akan Gelar Retret di Kementerian Agama

8 hari lalu

Nasaruddin Umar Ungkap Akan Gelar Retret di Kementerian Agama

Nasaruddin Umar mengatakan retret Kabinet Merah Putih Prabowo sangat mungkin juga diterapkan di Kementerian Agama yang dipimpinnya.

Baca Selengkapnya

Digitalisasi Al-Quran dengan Terjemahan 4 Bahasa Daerah Segera Dimulai, Bahasa Apa Saja?

10 hari lalu

Digitalisasi Al-Quran dengan Terjemahan 4 Bahasa Daerah Segera Dimulai, Bahasa Apa Saja?

Proses penerjemahan Al-Quran dalam empat bahasa daerah menyisakan juz 16 hingga juz 30. Kementerian Agama menargetkan rampung akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Bentuk Badan Haji dan Umrah

17 hari lalu

Prabowo akan Bentuk Badan Haji dan Umrah

Ferry berujar mereka bertiga diberi pesan oleh Prabowo untuk kompak dalam membangun sistem haji.

Baca Selengkapnya

Kemenag Klaim Program Makan Bergizi Gratis Dapat Mengangkat Ekonomi Pesantren

22 hari lalu

Kemenag Klaim Program Makan Bergizi Gratis Dapat Mengangkat Ekonomi Pesantren

Sementara itu, bagi pesantren yang belum memiliki unit usaha, Basnang menyarankan bahwa mereka bisa melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya

Kemenag Mendata Santri yang akan Mendapat Program Makan Bergizi Gratis

22 hari lalu

Kemenag Mendata Santri yang akan Mendapat Program Makan Bergizi Gratis

Program ini diharapkan bisa memenuhi gizi harian santri.

Baca Selengkapnya

Kemenag Optimistis Pesantren Jadi Kekuatan Baru Ekonomi Bangsa

26 hari lalu

Kemenag Optimistis Pesantren Jadi Kekuatan Baru Ekonomi Bangsa

Kemenag menyebut program kemandirian pesantren banyak manfaat, bahkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Tiba di Jakarta, Imam Besar Masjid Nabawi Ungkap Kecintaannya Terhadap Masyarakat Indonesia

28 hari lalu

Tiba di Jakarta, Imam Besar Masjid Nabawi Ungkap Kecintaannya Terhadap Masyarakat Indonesia

Imam Besar Masjid Nabawi, Ahmad bin Ali Al-Hudhaify tiba Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin, 7 Oktober 2024. Ia akan berada di Indonesia hingga Jumat mendatang.

Baca Selengkapnya