TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penggunaan dana desa diumumkan di masjid dan rumah ibadah lainnya. Ini dilakukan agar penggunaan Dana Desa
bisa transparan.

"Kami minta pertanggungjawaban ke masyarakat juga penting, jadi disarankan progresnya diumumkan di rumah-rumah ibadah, kayak masjid, gereja," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2017.

Kalla berharap pengumuman penggunaan dana desa di masjid bisa meminimalisasi penyimpangan. Dia mencontohkan penggunaan keuangan masjid yang transparan karena setiap pekan diumumkan menjelang salat Jumat. Karena itu, pengumuman dana desa juga seharusnya diumumkan ke masyarakat secara terbuka, sehingga masyarakat bisa memeriksanya.

BACA: Setelah OTT di Pamekasan, KPK Minta Dana Desa Dievaluasi

Menurut Kalla, penggunaan dana desa tidak mungkin dilakukan pemerintah secara langsung. Ini mengingat banyaknya jumlah desa di Indonesia, yakni sekitar 75 ribu desa. "Jadi tidak mungkin diperiksa satu per satu, karena itu di lapangan, rakyatnya, camatnya (yang memeriksa)," kata Kalla.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat di Kabupaten Pamekasan dalam kasus suap dana desa pada 2 Agustus 2017. Mereka yang ditangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, juga Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi.

BACA: Korupsi Dana Desa, 362 Laporan Masuk ke KPK

Anggaran dana desa tiap tahunnya terus bertambah jumlahnya. Dari yang awalnya Rp 20 triliun pada 2015, naik menjadi 47 triliun pada 2015, dan Rp 60 triliun pada tahun ketiga. Total, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 127 triliun dana desa.

Presiden Joko Widodo mengatakan dia belum puas terhadap efektivitas dan pengawasan dana desa yang terbukti masih dikorupsi. "Presiden Joko Widodo meminta untuk segera dilakukan survei evaluasi efektivitas dana desa," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ,dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo seusai bertemu Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 7 Agustus 2017.

AMIRULLAH SUHADA