TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan cara baru untuk mengurangi kebakaran hutan. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah pemberian insentif pupuk cair kepada petani. Pemberian pupuk itu untuk mengalihkan kebiasaan petani yang kerap membakar lahan demi meningkatkan produksi.
"Pemerintah daerah juga kami libatkan di sini," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seusai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantornya, Rabu, 3 Agustus 2017.
Kebakaran hutan terjadi tahun ini di Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Hingga Rabu lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memantau ada 102 titik api yang 60 persen berpotensi menjadi api.
Angka itu turun dibanding hari sebelumnya yang mencapai 156-160 titik api. Namun, bila dibandingkan dengan Juli 2017 dengan Juli 2016, jumlah titik api bulan lalu lebih tinggi 49 persen. Kenaikan persentase itu karena Juli tahun ini lebih kering dibanding Juli 2016.
Rapat kemarin dihadiri Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Asisten Operasi Mabes Polri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Wiranto mengatakan pemerintah juga sedang membenahi prosedur pemadaman hutan dan lahan yang selama ini dilakukan lewat jalur darat ataupun water bombing. Pembiayaan dan izin penggunaan pesawat untuk water bombing dari udara, menurut dia, masih bermasalah. Ia mempertanyakan perizinan water bombing yang dibawa pesawat asing. Ia pun berniat memperbaiki pelibatan TNI dan Polri serta pembiayaan operasi itu.
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengatakan lembaganya akan memperkuat aspek pencegahan melalui tim reaksi cepat di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pun mengupayakan sosialisasi kepada petani daerah. "Ini kita perkuat terus. Kalau orang membakar karena kriminal, harus (ada) penegakan hukum. Tapi, untuk petani, kita sosialiasi cara membuka lahan tanpa pembakaran," ujar Nazir.
