Barisan sejumlah calon Tenaga Kerja Indonesia ilegal yang terjaring di bandara di kumpulkan di Mapolda Jawa Timur, 28 Juli 2015. Sebanyak 85 calon TKI dan 56 paspor diamankan saat para calon TKI berada di Bandara Internasional Juanda. FULLY SYAFI
TEMPO.CO, SURABAYA - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu menilai sistem pelayanan untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di Jawa Timur masih perlu pembenahan. Ninik mengatakan salah satu bentuk pelayanan yang belum banyak didapat para TKI ialah soal pemenuhan hak informasi.
Menurut Ninik, hak informasi tersebut terkait dengan tata cara bermigrasi. Padahal, dia menambahkan, hal itu sudah menjadi standar pelayanan mendasar yang paling dibutuhkan para TKI.
“Bagaimana orang bisa bekerja dengan baik jika informasi tentang tata caranya saja tidak didapatkan,” katanya saat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis, 3 Agustus 2017.
Selain soal pemenuhan hak informasi, Ninik menuturkan pelayanan kesehatan, asuransi, dan e-KTP sampai verifikasi dokumen TKI seharusnya dilakukan di pelayanan satu atap. Menurut dia, pelayanan satu atap di Jawa Timur tersebut tidak dibarengi dengan sistem yang baik. Sehingga rekomendasi bagi TKI yang hendak pergi ke luar negeri masih dikeluarkan banyak pihak.
“Persoalan itu harus segera dibenahi, padahal prinsip yang sudah ada di peraturan daerah juga mengatur soal pelayanan satu atap,” ujarnya.
Adapun Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan pengiriman TKI terbesar nomor dua setelah Jawa Barat. TKI di Jawa Timur paling banyak berasal dari Kabupaten Ponorogo, Blitar, Tulungagung, Banyuwangi, dan Malang.
Ninik berujar, meski data laporan ke Ombudsman terkait dengan korban human trafficking tidak terlampau tinggi, secara umum masih cukup banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban ketika mereka bermigrasi. Karena itu, dia menambahkan, Ombudsman berinisiatif melakukan investigasi mengenai permasalahan dari pra-penempatan TKI sampai pemberangkatan.
“Kami belum melihat kondisi di tempat kerja dan pemulangan. Khusus hari ini, kami meninjau di Jawa Timur dan sudah mendatangi kantor Disnaker dan DPRD Jawa Timur,” ucapnya.
