Sekretaris Kabinet Pramono Anung membacakan puisi dalam Pesta Rakyat Hari Pahlawan yang digelar Tempo dan BI di Museum Bank Indonesia, Kamis, 10 November 2016. (Tempochannel.com)
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi wajar langkah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yang kabarnya akan mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk Pilpres 2019. Ia berkata, dukungan-dukungan partai baru merupakan dampak dari perubahan sistem pemilu.
"Pilpres dan Pemilu Legislatif kan berjalan serentak nantinya, nah itu membuat tahun politik menjadi lebih maju," ujar Pramono saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 2 Agustus 2017.
Sebagaimana diberitakan, hari ini Ketua Umum Perindo Hary Tanoe mengungkapkan di media bahwa dukungan kepada Presiden Joko Widodo akan dibahas dalam rapat pimpinan nasional Perindo.
Hal itu membuat berbagai pihak menganggap Perindo secara tak langsung sudah siap mendukung Presiden Joko Widodo untuk 2019
Jika hal itu terjadi, maka koalisi pemerintah akan semakin gemuk. Saat ini, sudah ada PDIP, Golkar, NasDem, PAN, PPP, PKB, dan Hanura sebagai partai pendukung pemerintah.
Pramono melanjutkan bahwa adanya tambahan dukungan malah menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu tinggi. Dengan kata lain, Presiden Joko Widodo bisa dianggap berprestasi dan patut didukung.
Ditanyai apakah wajar sebuah partai yang sebelumnya kontra kemudian mendukung pemerintah, menurut Pramono hal itu merupakan karakter dari politik itu sendiri. Politik, kata dia, dinamis.
"Kalau yang dulu berseberangan kemudian sekarang bergabung, menurut saya itu hal yang wajar wajar saja. Bukan hal yang istimewa," ujar Pram yang yakin tahun politik tak akan mempengaruhi kinerja para menteri dari Parpol.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan hal senada. Menurutnya, jika makin banyak dukungan kepada pemerintah, hal itu patut disyukuri.
"Berarti kinerja kami memang sesaui dengan apa yang diharapkan partai politik. Harusnya memang sama karena pemerintah bekerja berdasarkan aspirasi masyarakat," ujarnya, Rabu 2 Agustus 2017. Dia enggan berkomentar perihal apakah perkara hukum Hary Tanoe akan berdampak ke pemerintah terkait sinyal manuver untuk Pilpres 2019 ini.
