CPNS 2017, Ini Lowongan Jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 1 Agustus 2017 20:14 WIB

Suasana tes CPNS Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta Minggu (22/11). Tes CPNS BPK ini diikuti 49.940 peserta dari seluruh Indonesia dan akan disaring menjadi 533 orang. TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membuka lowongan untuk 1.684 formasi hakim pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2017 yang pendaftarannya dimulai hari ini Selasa, 1 Agustus 2017 secara online.

Lowongan MA ini merupakan pembukaan lowongan hakim terbaru sejak tahun 2011.

Sebelumnya, MA tidak pernah membuka lowongan calon hakim selama 6 tahun belakangan. Pada Seleksi CPNS tahun ini, MA menawarkan tiga formasi jabatan yakni Formasi Umum, Formasi Cumlaude, dan Formasi Khusus Papua dan Papua Barat.
Baca : Ada 19 Ribu Lowongan CPNS 2017, Paling Banyak Formasi Apa Saja?

Seperti dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung, yakni mahkamahagung.go.id Selasa 1 Agustus 2017, pada formasi umum, MA menawarkan tiga jabatan. Pertama, 907 kursi jabatan calon hakim pada peradilan umum. Jabatan ini ditujukan untuk lulusan S1 jurusan Hukum.

Selanjutnya, MA menawarkan Jabatan Calon Hakim pada Peradilan Agama bagi lulusan Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam, dan Sarjana Hukum. MA menyediakan 543 kursi untuk jabatan ini.

Adapun jabatan yang ketiga adalah Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Jabatan tersebut ditujukan untuk Sarjana Hukum, dengan jumlah kursi yang disediakan lebih kecil dibandingkan kedua jabatan formasi umum lainnya yakni 34 posisi.

Pada formasi cum laude, MA menawarkan tiga jabatan dengan porsii kursi yang lebih sedikit dibandingkan dengan formasi umum. Jabatan Calon Hakim pada Peradilan Umum ditujukan untuk S1 Hukum dengan jumlah kursi 103.

Sementara itu untuk jabatan Calon Hakim pada Peradilan Agama, MA menyediakan 62 kursi bagi para Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam, dan Sarjana Hukum. Terakhir MA membutuhkan tiga Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, ditujukan untuk lulusan S1 Hukum.

Selanjutnya untuk formasi khusus Papua dan Papua Barat, MA menyediakan 32 kursi yang terbagi atas tiga jabatan yangs ama seperti formasi umum dan cum laude. Formasi jabatan ini dikhususkan untuk pelamar yang memiliki garis keturunan orangtua (bapak) asli Papua dan Papua Barat dibuktikan dengan akta kelahiran.

Selain itu, CPNS harus menamatkan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Sekolah Menengah Atas di Papua atau Papua Barat dengan menunjukkan ijazah yang dilegalisir.
Simak juga : Pendaftaran CPNS 2017, Menteri PAN RB: Tidak Ada Pungutan Biaya

Para pendaftar yang lolos seleksi administrasi nantinya akan menjalani tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan lokasi tes yang dpilih.

Peserta yang lolos SKB kemudian akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri dari tes bidang hukum, psikotes dengan bobot 25 persen, dan wawancara dengan boot 25 persen. Sementara itu, khusus pelamar Calon Hakim Peradilan Agama akan ditambahkan materi membaca dan memahami kitab kuning.

Dijadwalkan MA akan mengumumkan kelulusan akhir CPNS pada 31 Oktober 2017 mendatang.

BIANCA A | DWI A

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

7 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

20 jam lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

2 hari lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

2 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

3 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

7 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Daftar Instansi yang Sudah Umumkan Formasi CPNS 2024

7 hari lalu

Daftar Instansi yang Sudah Umumkan Formasi CPNS 2024

Berikut rincian jumlah formasi yang diumumkan instansi pusat dan instansi daerah untuk seleksi CPNS dan PPPK 2024.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

7 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Prediksi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Sukses, Cek Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

7 hari lalu

Terkini Bisnis: Prediksi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Sukses, Cek Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 25 April 2024 antara lain tentang prediksi proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sukses.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

8 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya