Konjen Amerika Serikat Heather Variava (kanan) dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuh saat meresmikan Kantor Education USA di Perpustaan Kampus Unhas, 12 November 2015. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Makassar - Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Profesor Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan pihaknya siap memasukkan materi bela negara saat Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus kepada mahasiswa baru.
"Kita harus menyikapi (materi bela negara) ini untuk siaga bersama. Tapi sekarang itu bukan Ospek lagi tapi pembinaan namanya," ucap Dwia kepada Tempo, Jumat 28 Juli.
Adapun yang dilakukannya, ucap dia, dengan mengundang narasumber yang betul-betul memahami Pancasila dan bisa memaparkan fenomena yang riil. Misalnya materi soal anti-Pancasila dibawakan Pangdam XIV Hasanuddin, lalu terorisme diundang BNPT Sulawesi Selatan dan kerukunan umat beragama pematerinya Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.
"Termasuk organisasi atau UKM kita programkan pengembangan diri agar masuk pancasilais," tutur Dwia.
Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta kepada seluruh rektor se-Indonesia agar memasukkan materi bela negara dalam kegiatan Ospek kepada mahasiswa agar tercipta perilaku cinta kepada Tanah Air.
Masuknya materi bela negara diharapkan bisa menjadi langkah strategis kepada mahasiswa termasuk di Universitas Hasanuddin agar tidak hanya memahami lingkungan kampus saja melainkan juga mempunyai daya juang tinggi dan karakter kuat dalam menjaga NKRI.
Bamsoet Tegaskan FKPPI Harus Mampu Menjaga Pemilu Damai
21 Januari 2024
Bamsoet Tegaskan FKPPI Harus Mampu Menjaga Pemilu Damai
Bamsoet menegaskan peran Front Keadilan Pemuda dan Pemudi Indonesia (FKPPI) sebagai bagian integral dari bela negara, yang harus mampu menjaga kelancaran Pemilu 2024.
SBY Tetapkan 19 Desember Hari Bela Negara, Apa Alasannya?
19 Desember 2023
SBY Tetapkan 19 Desember Hari Bela Negara, Apa Alasannya?
Peringatan Hari Bela Negara ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dalam mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948