Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lagi, Anggota KPPS di Makassar Meninggal Dunia

Reporter

image-gnews
Ilustrasi tokoh meninggal. Pixabay
Ilustrasi tokoh meninggal. Pixabay
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 bernama Muhammad Fahriansyah, 26 tahun, yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) 12 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, meninggal dunia usai dirawat tiga hari di RSUD Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam 19 Februari 2024.

Kejadian ini menambah rentetan penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Tercatat, sudah tiga orang anggota KPPS meninggal dunia di Kota Makassar dan satu di Kabupaten Wajo dengan usia masih muda, diduga mengalami kelelahan yang berlebihan.

Almarhum Fahriansyah sempat dirawat di RSUD Haji, Jalan Daeng Ngeppe, Kecamatan Tamalate, Makassar selama tiga hari dua malam. Namun takdir berkata lain, bersangkutan dinyatakan wafat pada Senin, pukul 18.50 Wita di rumah sakit setempat.

Jenazah almarhum dibawa dari ruang ICU ke mobil ambulans dengan disambut tangis haru oleh kerabat, keluarga dan rekan-rekannya untuk menuju rumah duka, di rumah neneknya Jalan Latimojong, lorong 74 Makassar.

Lurah Lariang Bangi Yeti kepada wartawan menuturkan bahwa almarhum memang sudah mengalami gejala sakit, dan merasa tidak enak badan saat bertugas di TPS-nya pada hari pencoblosan Rabu, 14 Februari 2024.

"Mulai hari H dia (almarhum) agak demam, pada saat petugas Puskesmas datang keliling wilayah, di lokasi (Tim Nakes) menyampaikan adakah petugas yang mau dikasih vitamin. Saya bilang, kebetulan ada anggota satu. Jadi, waktu itu dibawa ke Puskesmas diperiksa, dikasih obat, dikasih vitamin," tutur Yeti di rumah sakit tersebut.

Usai mendapatkan layanan kesehatan serta diberi obat dan vitamin, almarhum selanjutnya bergeser ke tempat tugasnya dan berusaha kembali menjalakan tugasnya sebagai anggota KPPS di TPS 12.

"Dia kembali ke lokasi dan istirahat sebentar di kantor, dan setelah agak baikan dia melanjutkan tugasnya di TPS 12 Kelurahan Lariangbangngi. Jadi, sampai selesai penghitungan baru dia pulang ke rumahnya. Dan besoknya, dia masih panas dingin (demam) lalu orang tuanya membawanya ke RSUD Haji," ujar dia menceritakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Korban sempat dirawat selama tiga hari dua malam sejak Sabtu 17 Februari dan pada Senin 19 Februari malam menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut sekira pukul 18.50 Wita.

"Almarhum belum menikah, masih bujang, anak pertama dari tiga bersaudara. Jenazahnya di bawa ke rumah neneknya di Jalan Latimojong, Lorong 74," kata Yeti menambahkan.

Sebelumnya, dua orang anggota KPPS di Kota Makassar masing-masing Wiliam Tandi Paelongan usia 24 tahun bertugas di TPS 007 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala dan Daliyah Salsabila usia 24 tahun bertugas di TPS 45 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini dinyatakan meninggal dunia pada Kamis 15 Februari di rumah sakit.

Disusul satu anggota KPPS di TPS 001 Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu bernama Aziz Dzulfiansyah usia 23 tahun meninggal pada Jumat 16 Februari 2024 di rumahnya diduga mengalami kelelahan.

Selanjutnya, 17 Februari 2024, salah seorang Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Bawaslu bernama Firman usia 56 tahun bertugas di Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone juga dinyatakan meninggal di RSUD Tenriwaru, Bone.

Pilihan Editor: Puluhan KPPS Meninggal, Ini Cerita Petugas Pemilihan yang Bekerja 24 Jam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

2 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

5 jam lalu

Petugas KPPS menunjukkan surat suara saat menghitung jumlah suara pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di TPS 28 Cilandak Barat, 15 Februari 2017. ANTARA
Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

21 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

23 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.


Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

KPU mengungkap Formulir C.Hasil pemilu dibawa kabur oleh anggota KPPS Paniai Papua Tengah.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

4 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

4 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?