Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto saat meninjau pembangunan flyover Kretek, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu 10 Juni 2017. Pembangunan flyover Kretek ditargetkan rampung pada 16 Juni 2017. (Tempo/ ARKHELAUS W.)
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola proyek termasuk banyak proyek infrastruktur.
Arie menjelaskan kerja sama dengan KPK dilakukan mulai dari aspek-aspek mendasar. Ia menyebutkan pengawasan pada tahap pemrograman, pengawasan pelelangan hingga mutu pekerjaan.
Arie Setiadi beralasan, upayanya menggandeng KPK agar tidak ada pihak-pihak di luar kepentingan yang berusaha menekan saat proses pelelangan.
Dalam satu tahun terakhir, KPK menemukan sejumlah perkara berkaitan dengan proyek PUPR yang melibatkan anggota komisi V DPR. Menanggapi itu, Arie mengakui perkara tersebut menjadi cacatan buruk untuk bisa diperbaiki.
Arie enggan mengomentari perkara dugaan korupsi yang telah terjadi. Ia pun meminta untuk tidak mengungkit-ungkit persoalan yang ada. “Saya tidak mau melihat ke belakang, itu pengalaman yang buruk tapi kami perbaiki,” ujar dia.
Arie mengklaim pihaknya tengah memperbaiki hal-hal mendasar yang bepotensi terjadi permainan. Dia menegaskan apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi aspek penerima proyek maka akan ditindak. Simak juga : Tak Ingin Rugi, Jokowi Minta Proyek Kereta Cepat Didetailkan
“Kalau tidak memenuhi aspek yang kami tentukan, tolak semuanya, bongkar semua,” kata dia.
Menurut Arie, inti dari kedatangannya ke KPK hari ini adalah memiliki mitra kerja yang bisa memicu semangat perbaikan. Agar nantinya persoalan kontrak proyek menjadi transparan. Selain dengan KPK, pihaknya juga terus bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mengelola proyek-proyek jalan.
