TEMPO.CO, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengklaim bahwa tak ada pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah provinsi yang terlibat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau anti pancasila.

"Sampai sekarang saya tak tahu karena saya tak bisa mengawasi satu persatu. Tapi kalau secara umum tidak ada," ucap Syahrul dalam ruang kerjanya, Selasa 25 Juli.

BACA: Pemerintah Telisik Pejabat Negara yang Berafiliasi dengan HTI

"Kalau anda tak pancasilais silahkan tinggalkan Sulsel, disini masyarakatnya punya malu dan harga diri," tambah Syahrul.

Bahkan ia mengatakan jika kondisi masyarakat di Sulawesi Selatan aman, sehingga tak perlu ditanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang PNS yang disarankan mundur jika terlibat organisasi anti pancasila.

"Apapun merk ormas islam disini tetap Pancasilais. Tetap saya bisa kendalikan dengan koordinasi muspida serta intel-intel," ujar Syahrul.

BACA: Ganjar Utamakan Dialog Jika Ada PNS Terlibat HTI

Syahrul mengungkapkan semua masalah yang ada di nasional tak perlu dibawa ke Sulsel. Sehingga masyarakat Sulawesi Selatan hanya fokus dengan kerjaan yang lebih efektif. "Jangan terbawa isu-isu yang tak perlu, kalau HTI bermasalah di Jakarta, itu hanya disana. Semua orang disini (Sulsel) baik-baik," ujar gubernur dua periode ini.

Sebelumnya Menteri Tjahjo Kumolo memberikan peringatakan kepada organisasi masyarakat dan menyurat ke pemerintah daerah. Agar PNS yang terlibat ormas anti pancasila disarankan segera mundurkan diri.

Peringatan itu menyusul keputusan pemerintah membubarkan HTI lantaran dianggap anti pancasila dan ingin mendirikan negara khilafah.

DIDIT HARIYADI